Kuncinya Manajer Investasi yang Profesional
PENELITI Institute for Development of Economics & Finance (Indef ) Bhima Yudistira Adhinegara menyatakan, salah satu skema pengelolaan dana pensiun yang menjadi benchmark adalah program 401 K yang diterapkan di Amerika Serikat (AS)
Menurut dia, kunci keberhasilan pengelolaan dana pensiun dalam program 401 K di AS itu dipegang manajer investasi yang profesional. ’’Jadi, PNS (di AS, Red) dapatnya tinggi,’’ katanya kemarin (20/3).
Bhima menjelaskan, di luar negeri, skema pensiun juga bisa menggunakan model top-up. PNS yang ingin mendapatkan dana pensiun besar sesuai dengan keinginannya bisa menambah iuran sendiri. Program tersebut bisa dilakukan dengan syarat harus transparan. Misalnya, PNS secara berkala mendapatkan laporan pengelolaan dana pensiun mereka.
Sementara itu, di Indonesia saat ini, PNS tidak mendapatkan laporan pengelolaan dana pensiun yang mereka bayarkan setiap bulan. ’’Mungkin karena potongan 4,75 persen itu dinilai kecil,’’ ungkapnya. Karena itu, PNS tidak menuntut mendapatkan laporan pengelolaan dana pensiun mereka secara berkala setiap tahun.
Optimalisasi pengelolaan dana pensiun tambahan pegawai swasta juga layak dicermati. Sebagai gambaran, selain dana pensiun dasar yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan, ada dana pensiun tambahan yang dikelola perusahaan dana pensiun. Setidaknya, itu bisa menjadi pembanding dengan skema pengelolaan dana pensiun PNS oleh PT Taspen.
Sebagai industri keuangan nonbank, perusahaan pengelola dana pensiun wajib terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasar data OJK, per Desember 2017, ada 236 pengelola dana pensiun. Total aset yang dikelola mencapai Rp 260,95 triliun, naik 10,4 persen atau Rp 24,67 triliun jika dibandingkan dengan aset 2016 sebesar Rp 236,28 triliun. Dari total aset itu, mayoritas dialokasikan untuk investasi, yakni Rp 254,48 triliun.
Ke mana saja dana tersebut dialokasikan? Rupanya masih konservatif. Sebagai gambaran, porsi terbesar dialokasikan untuk deposito berjangka, yakni Rp 67,00 triliun (26,3 persen).
Berikutnya, surat berharga pemerintah mendapat alokasi Rp 58,35 triliun (22,92 persen), lalu obligasi Rp 52,70 triliun (20,7 persen), saham Rp 31,61 triliun (12,42 persen), reksa dana Rp 15,31 triliun (6,01 persen), serta investasi di tanah dan bangunan Rp 6,48 triliun (2,5 persen).
Dengan skema pengelolaan dana yang konservatif tersebut, imbal hasil yang didapat pun memang tak begitu besar. Sepanjang 2017, OJK mencatat return on investment yang didapat perusahaan pengelola dana pensiun hanya 7,4 persen. Jumlah imbal hasil itu lebih rendah daripada yang sudah dicapai pada 2016 sebesar 8,6 persen.