Hibah Tanah untuk FR Macet
Bulan Depan Kembali Bebaskan Lahan Warga
SIDOARJO – Proyek frontage road (FR) berlanjut dengan upaya pembebasan lahan. Bulan depan berlangsung kembali pembebasan lahan di tujuh desa. Mulai dari Desa Kedungrejo, Waru, Gedangan, Sruni, Tebel, Banjarkemantren, hingga Buduran. ’’Kami sudah berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Sidoarjo untuk mempermudah pembebasan lahan,’’ kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sigit Setyawan kemarin (20/3).
Selain tanah warga, terdapat 31 perusahaan sepanjang Jalan Raya Waru–Buduran yang tanahnya terdampak proyek FR. Hingga kini, ujar Sigit, tetap sebelas perusahaan yang bersedia menghibahkan lahannya. ’’Satu per satu pabrik akan kami datangi lagi,’’ ucapnya.
Selain itu, dinas PUPR meminta bantuan sejumlah perhimpunan pengusaha. Misalnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sidoarjo serta forum corporate social responsibility (CSR).
Menurut Sigit, perusahaan sebenarnya mendukung pembangunan FR. Sebab, banyak keuntungan yang didapatkan perusahaan dari pembangunan jalan pendamping arteri tersebut. Contohnya, lancarnya arus keluar masuk barang ke perusahaan. Pengiriman barang tidak terkendala kemacetan.
Namun, pihak perusahaan masih membutuhkan waktu untuk menelaah rencana itu. Sebab, hal tersebut berhubungan dengan aset perusahaan. ’’Jika tanah dihibahkan, aset yang awalnya dimiliki perusahaan akan berpindah tangan dikuasai pemkab,’’ ucap Sigit.
Mantan kepala dinas kebersihan dan pertamanan (DKP) itu mengatakan, memang ada sejumlah perusahaan yang meminta timbal balik dari penyerahan lahan tersebut. Sejauh ini, pemkab belum bisa membuat kebijakan membeli lahan perusahaan. ”Yang kami lakukan tetap mengharapkan perusahaan menghibahkan lahannya,” tuturnya.
Cara lainnya, meminta bantuan pemerintah pusat. Misalnya, pengajuan dana alokasi khusus (DAK). Dengan bantuan uang dari pemerintah tersebut, pemkab bisa membeli lahan milik perusahaan. ”Kalau persoalan pembebasan tahah sudah klir, kami baru ajukan DAK,” jelasnya.
Pembangunan FR direncanakan sejak 2013. Jalan sepanjang 9,2 km itu membentang dari Waru hingga Buduran. Fungsinya, sebagai jalur pengurai kemacetan. Sayang, program prioritas tersebut masih berjalan lambat. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sidoarjo Agoes Boedi Tjahjono menjelaskan, pemkab tetap mencoba melakukan pendekatan pada perusahaan untuk menghibahkan tananhya. Namun, jika rencana itu tetap gagal, Agoes menyatakan bahwa pemkab bisa membuka opsi baru. Yakni, membeli lahan milik perusahaan. ’’Untuk percepatan pembangunan pembelian salah satu solusi,’’ katanya.
Nah, ketika opsi pembelian itu dipilih, konsekuensinya, pemkab harus mengalokasikan dana besar dari APBD. Menurut Agoes, usulan tersebut akan dirapatkan terlebih dulu. ”Yang jelas, FR harus terwujud,” ucapnya.
Waru–Buduran