Tol Ngawi–Wilangan Pertama Turun Tarif
JAKARTA – Pemerintah masih menjajaki sejumlah opsi penurunan tarif tol. Selain memperpanjang masa konsesi, opsi mengubah klasifikasi golongan kendaraan juga dimatangkan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan, presiden sudah sepakat menurunkan tarif tol menyusul banyaknya aspirasi yang masuk ke istana. Baik dari pengusaha maupun masyarakat.
”Apalagi, berdasarkan laporan yang masuk, tidak sedikit truk logistik yang justru memilih jalan nasional dibandingkan masuk ke tol,” ujarnya seusai rapat di kompleks Istana Negara, Jakarta, kemarin (22/3). Saat ini secara umum tarif tol terbagi menjadi tiga model. Untuk tol yang dibangun 1980–2000, tarifnya Rp 212–Rp 416 per kilometer. Lalu, untuk 2001–2010, tarifnya Rp 600–Rp 750 per kilometer.
”Yang baru beroperasi hingga 2018 nanti Rp 750–Rp 1.500 per km. Ini yang disebut mahal,” imbuhnya. Jika melihat angka inflasi, lanjut dia, angka yang ada saat ini masih wajar. Meski demikian, presiden berencana menurunkan untuk meringankan pengemudi. Terkait opsi yang diambil, Basuki menyebut dua hal.
Pertama dengan memperpanjang konsesinya. Saat ini rata-rata konsesi investasi tol berada di kurun 35–40 tahun. Rencananya pemerintah menambah hingga 50–60 tahun. Cara itu bisa memangkas Rp 200–Rp 300 per kilometer.
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna menambahkan, ruas tol Ngawi– Kertosono (Ngawi–Wilangan) yang diresmikan pekan depan menjadi ruas tol pertama yang tarifnya diturunkan. Sebelumnya ruas tol tersebut dibanderol Rp 1.200 per kilometer.
”Ini akan turun jadi Rp 1.000 per kilometer ketika diresmikan nanti,” ungkap Herry.
Ruas tol lain yang dinilai masih mahal juga terus dikaji untuk diturunkan. Menurut Herry, tidak semua tarif ruas tol akan dikaji. Hanya ruas-ruas tol yang kondisi lalu lintasnya masih relatif rendah. Tarif tol di Jakarta, misalnya, tidak akan dikaji untuk penurunan tarif. Meski tarifnya tinggi, lalu lintasnya padat dan orang-orang mampu membayarnya. Adapun opsi kedua, pemerintah berancana mengubah komposisi golongan kendaraan. Saat ini ada lima tarif yang dikenakan untuk lima golongan kendaraan. Perinciannya, golongan II 1,5 kali lipat golongan I, golongan III 2 kali lipat, golongan IV 2,5 kali lipat, dan golongan V 3 kali lipat.
Rencananya akan dipadatkan menjadi tiga golongan. Yakni, golongan IV dan V digabungkan menjadi satu golongan ke golongan III. Dengan demikian, tarifnya dua kali lipat golongan pertama. Konsep grouping dengan menggabungkan kendaraan golongan III–V menjadi satu golongan dan menurunkan tarifnya tidak hanya memberikan dampak kepada para pengusaha. Tapi, juga kepada umur jalan tol tersebut.
Gubernur Jatim Soekarwo berharap revisi tarif tol sudah bisa dilangsungkan sebelum Lebaran. ”Kami berterima kasih kepada Kementerian PUPR yang sudah membuka diri. Ini sesuai dengan apa yang sudah kami usulkan,” kata Soekarwo di Gedung Negara Grahadi kemarin.
Orang nomor satu di Jatim itu menyatakan, penurunan tarif tol di Jatim –terutama untuk ruasruas yang baru beroperasi– sudah mendesak. Sebab, tol ternyata tak mampu menjadi solusi problem kemacetan jalur distribusi.