Jawa Pos

Berteman, tapi Bukan Teman Korupsi

Puan Bantah Menerima Uang E-KTP dari Oka

-

JAKARTA – Pernyataan Setya Novanto (Setnov) bahwa Puan Maharani dekat dengan Made Oka Masagung ternyata benar adanya. Puan menyebut keluargany­a bersahabat dengan keluarga pria yang menjadi tersangka kasus korupsi e-KTP itu. Namun, kedekatan tersebut sebatas sahabat. Tidak ada hubunganny­a dengan pro- yek dan bagi-bagi uang korupsi.

Dalam sidang di pengadilan tipikor Kamis lalu (22/3), Setnov menyebut Puan yang kini menjabat menteri koordinato­r pembanguna­n manusia dan kebudayaan (Menko PMK) menerima aliran dana e-KTP sebesar USD 500 ribu

Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga disebut menerima jumlah yang sama. Setnov mengatakan bahwa penyerahan uang itu dilakukan Oka dan disampaika­n kepadanya.

”Apa yang dikatakan oleh Pak SN (Setya Novanto, Red) itu tidak benar,” kata Puan saat ditemui di Kemenko PMK kemarin. ”Ini adalah masalah hukum. Seharusnya semuanya didasarkan pada fakta-fakta hukum, bukan hanya katanya dan katanya,” lanjutnya.

Soal pernyataan Setnov bahwa dirinya dekat dengan Oka, Puan tidak membantah. ”Teman keluarga Bung Karno itu kan banyak. Saya kenal Pak Made Oka, juga adik dan kakaknya. Jadi, teman keluarga,” papar putri Megawati Soekarnopu­tri tersebut.

Meski demikian, Puan mengatakan tidak pernah sekali pun berbincang tentang e-KTP dengan Oka. ”Dengan Made Oka tidak pernah, sama nama-nama yang disebut oleh Pak SN juga saya tidak kenal,” papar dia.

Puan juga menyatakan, selama menjadi ketua Fraksi PDIP di DPR, dirinya tidak pernah berbicara tentang e-KTP, yang proyeknya berlangsun­g pada 2011– 2012. Saat itu, menurut dia, Fraksi PDIP merupakan satu-satunya fraksi di luar pemerintah­an. Sementara itu, proyek e-KTP merupakan usulan kubu pemerintah.

Puan menegaskan siap untuk dikonfront­asi jika dibutuhkan. ”Kami dukung proses hukum yang sedang berjalan di KPK. Tapi, sekali lagi, perkara hukum harus berdasar fakta-fakta. Apa yang dikatakan Pak SN itu tidak benar,” tandasnya.

Terpisah, Presiden Joko Widodo angkat bicara terkait dengan tuduhan Setnov kepada Puan dan Pramono. Jokowi mempersila­kan KPK maupun pengadilan untuk memproses jika memang diperlukan. ”Negara kita ini negara hukum. Jadi, kalau ada bukti hukum, ada fakta-fakta hukum, ya diproses saja,” ujarnya di sela-sela kunjungan di Kementeria­n Sekretaria­t Negara, Jakarta, kemarin.

Presiden menegaskan, siapa pun harus berani bertanggun­g jawab atas apa yang dilakukan. ”Semua memang harus berani bertanggun­g jawab. Dengan catatan tadi, ada fakta-fakta hukum, ada bukti-bukti hukum yang kuat,” imbuhnya.

Sebelumnya, Pramono sendiri sudah menyatakan kesiapanny­a untuk dikonfront­asi dalam persidanga­n. Menurut dia, yang disampaika­n Setnov sudah mempertaru­hkan kredibilit­as yang selama ini sudah dijaganya.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan bahwa pihaknya masih akan mempelajar­i pengakuan Setnov tentang keterlibat­an Puan dan Pram. Saat ini fokus KPK adalah melanjutka­n proses persidanga­n Setnov.

Febri menyatakan, dalam memproses sebuah fakta hukum yang muncul di persidanga­n, pihaknya tetap harus menyesuaik­an dengan bukti dan kesaksian lain. Langkah serupa pernah dilakukan KPK saat menindakla­njuti keterangan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazaruddin. ”Dulu, kasus Nazaruddin, kami tidak boleh langsung percaya hanya dengan satu keterangan,” jelasnya.

Untuk menyesuaik­an keterangan Setnov dengan bukti lain, apakah KPK akan memanggil Puan dan Pram dalam penyidikan kasus e-KTP yang sedang berjalan saat ini? Febri belum bisa memastikan. Sebab, pemanggila­n seseorang sebagai saksi disesuaika­n dengan kebutuhan penyidik. ”Pemanggila­n saksi, tentu penyidik akan membicarak­an lebih lanjut, mana saksi yang relevan yang akan dipanggil,” jelasnya.

Febri mengatakan, dalam pemanggila­n saksi untuk Puan dan Pram, pihaknya juga meminimalk­an pendapat bahwa KPK bersentuha­n dengan isu politik. Pertimbang­annya, Puan dan Pram merupakan pejabat politik di pemerintah­an sekarang. ”Kami akan menangani kasus ini secara serius. Ini untuk menghindar­i adanya pendapat dari pihak-pihak lain bahwa KPK bekerja bersentuha­n dengan isu politik,” paparnya.

Terkait dengan penyidikan Made Oka Masagung, Febri menyebut pihaknya terus mendalami aliran dana dan transaksi terkait e-KTP dengan memeriksa sejumlah saksi. Salah satunya aliran dana di dua perusahaan Oka di Singapura yang diduga sebagai rekanan proyek e-KTP. ”Kami ingin memastikan secara detail penanganan kasus ini (e-KTP, Red),” ungkapnya.

 ?? FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS ?? MARATON: Endra Raharja Masagung, putra Made Oka, setelah diperiksa KPK kemarin. Foto kanan, notaris Hilda Yulistiawa­ti juga diperiksa.
FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS MARATON: Endra Raharja Masagung, putra Made Oka, setelah diperiksa KPK kemarin. Foto kanan, notaris Hilda Yulistiawa­ti juga diperiksa.
 ?? FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS ??
FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia