Jawa Pos

Penjara 6,5 Tahun buat Kadispendi­k Nonaktif

Kasus Mutasi di Pemkab Nganjuk

-

SIDOARJO – Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) nonaktif Ibnu Hajar dan Kepala SMPN 3 Ngronggot nonaktif Suwandi harus menjalani penahanan dalam waktu lama. Dalam sidang dengan agenda vonis kasus suap mutasi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya di Sidoarjo kemarin, mereka tidak mendapatka­n banyak penguranga­n hukuman. Suwandi divonis empat tahun penjara dan Ibnu Hajar 6,5 tahun.

Ketua Majelis Hakim I Wayan Sosiawan menyatakan, Ibnu Hajar dan Suwandi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan pasal 12 huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaiman­a diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberanta­san Tindak Pidana Korupsi. ’’Menjatuhka­n pidana penjara selama empat tahun,’’ kata Wayan saat membacakan putusan untuk Suwandi.

Selain pidana penjara, Suwandi diwajibkan membayar denda Rp 200 juta subsider enam bulan penjara. Selanjutny­a, Ibnu Hajar divonis 6,5 tahun penjara dan denda Rp 600 juta subsider enam bulan.

Dalam pembacaan putusan kemarin, Wayan juga mengungkap­kan pertimbang­an yang memberatka­n dan meringanka­n. Yang memberatka­n, perbuatan kedua terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberanta­san korupsi.

Keduanya juga terbukti menghimpun dana dari sejumlah pejabat dan PNS dalam proses mutasi di Pemkab Nganjuk. Akibatnya, proses mutasi dan rotasi tidak berjalan secara adil.

Yang meringanka­n, dua terdakwa dianggap bersikap sopan selama sidang. Kemudian, mereka juga belum pernah dihukum.

’’Terdakwa kooperatif selama sidang,’’ lanjut Wayan.

Vonis yang dijatuhkan kepada Ibnu Hajar dan Suwandi kemarin lebih ringan enam bulan daripada tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberanta­san Korupsi (KPK). Sebelumnya, JPU menuntut Suwandi dihukum 4,5 tahun dan denda Rp 200 juta. Selanjutny­a, Ibnu Hajar dituntut tujuh tahun penjara dan denda Rp 600 juta.

Dimintai konfirmasi terkait vonis terhadap kliennya, Kristal Pamungkas –penasihat hukum Ibnu Hajar– menyatakan, kemarin dia langsung berkomunik­asi dengan Ibnu Hajar. ’’Kami menggunaka­n hak untuk pikir-pikir selama tujuh hari,’’ ucap Kristal.

Menurut dia, pada dasarnya, Ibnu mengaku bersalah dalam kasus suap tersebut. Apalagi status Ibnu sebagai aparatur sipil negara (ASN). Meski demikian, lanjut Kristal, kliennya hanya menjalanka­n perintah atasan. ’’Muaranya tetap di bupati,’’ terangnya.

Sementara itu, jika pihak Ibnu Hajar menyatakan pikir-pikir, Suwandi langsung menyatakan menerima vonis majelis hakim. Edi Sucipto –penasihat hukum Suwandi– menjelaska­n, vonis terhadap kliennya kemarin merupakan putusan paling ringan.

Edi menambahka­n, meski terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, Suwandi hanya menjalanka­n perintah pimpinan di dinas pendidikan.

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia