Komisi B Panggil Badan Pengawas

SURABAYA – Kekosongan direktur PDPS tak bisa dilepaskan dari tanggung jawab badan pengawas (bawas). Sebab, mereka sudah dua kali gagal merekrut direktur. Nama-nama yang disodorkan ditolak Wali Kota Tri Rismaharini.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anugrah Ariyadi mempertanyakan kinerja bawas. Tahun lalu komisi B menagih agar rekrutmen segera dilakukan. Namun, bawas beralasan bahwa rekrutmen tidak bisa dilakukan tahun lalu karena anggaran rekrutmen sudah digunakan, tapi gagal. ”Kalau begini, bawasnya mandul,” kata politikus PDIP tersebut.

Dia berencana memanggil badan pengawas untuk menagih rekrutmen tersebut. Apalagi, tahun ini anggaran rekrutmen Rp 500 juta sudah dianggarkan PDPS. Namun, rencana itu tak kunjung dilakukan.

Anugrah menerangkan, permasalahan yang melilit PDPS begitu banyak. Mulai utang dengan rekanan hingga tunggakan pajak. Rekening perusahaan juga diblokir karena pajak tak segera dibayar. Jika perusahaan tanpa direktur, dia khawatir PDPS semakin hancur.

”Logikanya, ada direktur saja sudah terseok-seok. Ini malah enggak ada sama sekali. Ibarat kapal yang dilepas di lautan begitu saja,” lanjut mantan anggota komisi D itu.

Kabag Perekonomian Khalid menerangkan, pemkot sudah meminta bawas segera membuka rekrutmen. Namun, hal tersebut masih terkendala anggaran. ”Masih nunggu audit keuangan. Nanti baru bisa gerak,” jelasnya.

Sayang, Ketua Bawas PDPS Rusli Yusuf belum bisa dikonfirmasi kemarin. Telepon dan pesan singkat yang dikirim tak dibalas.