Kompensasi Pajak untuk Penurunan Tarif Tol

Tinggal Persetujuan Menteri Keuangan

JAKARTA – Penurunan tarif tol bakal diimbangi pemerintah dengan pemberian insentif bagi badan usaha jalan tol (BUJT). Salah satu yang hampir pasti adalah pembayaran pajak akan ditanggung pemerintah.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan, pemerintah akan menyeragamkan tarif tol menjadi Rp 1.000 per kilometer. Tapi, penurunan tarif tersebut tentu berdampak pada pemasukan BUJT. Nah, pemerintah sangat mungkin memberikan insentif pajak bagi BUJT itu. ”Mungkin pajak dibayar pemerintah. Istilahnya begitu,” ujar Basuki kemarin (31/3).

Menurut dia, sebenarnya ada lima alternatif kompensasi penurunan tarif tol yang sedang dikaji pemerintah untuk BUJT. Di antaranya, pembayaran pajak oleh pemerintah, pemberian pinjaman, dan subsidi. ”Dipilih

oleh menteri keuangan yang paling less damaging. Untuk tetap menjaga kepastian hukum dan kenyamanan investor, diutamakan dengan pajak itu. Bukan tax holiday, tapi bentuknya apa itu masih di menteri keuangan,” kata Basuki.

Pada 2015–2019 pemerintah telah membangun 39 jalur tol sepanjang 1.851 kilometer. Di antara 39 jalur tersebut, untuk 36 tol tarifnya bisa diharmonisasi dengan perpanjangan konsesi. Yakni, dari semula 35 tahun menjadi 50 tahun. Tarif Rp 1.000 per kilometer bisa diterapkan dan tidak merugikan BUJT.

Sementara itu, tiga ruas tol, yakni Solo–Ngawi, Ngawi–Kertosono, dan Kertosono–Mojokerto, semula diperhitungkan dengan tarif Rp 1.500 per kilometer. Ternyata, bila tarif diturunkan menjadi Rp 1.000 per kilometer itu, tidak cukup hanya dengan perpanjangan konsesi. Tapi, ditambah insentif pajak.

”Kalau investor membayar pajak kan dengan yang tiga ruas tadi sekitar Rp 15 triliun–Rp 20 triliun defisiensinya. Tapi, itu kan untuk selama konsesinya sehingga pajaknya itu bagaimana kalau difasilitasi dengan insentif. Jadi, pajak dibayar oleh pemerintah,” ujar dia. Jangka waktu pembayaran pajak tersebut diperkirakan sampai 50 tahun.