Pedagang Tidak Inginkan Pelaksana Tugas
Krisis Direktur di PD Pasar Surya
SURABAYA – Mulai hari ini, jajaran direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya (PDPS) resmi nonaktif. Masa kepemimpinan mereka habis kemarin (31/3). Meski ada kekosongan direksi, badan pengawas PDPS meyakinkan operasional perusahaan tetap berjalan. Di sisi lain, pedagang berharap kursi direksi tersebut segera dijabat pejabat definitif, bukan sekadar pelaksana tugas (Plt).
Pilihan mendudukkan Plt di kursi direksi menjadi solusi sementara yang diinginkan bawas. Nama-nama sudah disodorkan kepada wali kota, tetapi belum ada jawaban hingga kemarin.
Ketua Bawas PDPS Rusli Yusuf menyatakan, memang ada kekosongan per hari ini. ”Sebenarnya tidak masalah, operasional tetap bisa berjalan. Tapi, memang untuk tanda tangan dokumendokumen resmi belum bisa dilakukan,” jelas Rusli kemarin (31/3).
Dia menuturkan, fungsi direktur sementara akan dijalankan kepala bagian yang ada. Walaupun statusnya belum resmi menjadi Plt, masingmasing Kabag yang ditunjuk sudah bisa menjalankan tugas tersebut per Senin. Dua nama Kabag yang masuk usulan Plt adalah Wahyu Siswanto (Kabag pembinaan pedagang) dan Yayuk Mujiati (Kabag akuntansi).
Operasional memang tetap berjalan. Namun, perwakilan pedagang berharap posisi direktur bisa secepatnya diisi. Tidak sekadar digantikan Plt, tetapi diadakan rekrutmen langsung J
Wakil Ketua Kumpulan Pedagang Pasar Seluruh Surabaya (KPPSS) Mas’ud menjelaskan bahwa posisi yang diisi Plt berlangsung sejak 2015. Dan selama itu, permasalahan yang dikeluhkan ke PDPS tak kunjung terselesaikan meski ada pejabat sementara yang mengisi posisi direktur.
Kebutuhan pedagang saat ini adalah soal perizinan penggunaan stan dan penyelesaian keluhan terkait kondisi fisik pasar. ”Semua perizinan dan keluhan enggak bisa terselesaikan dengan baik, pada waktu ada direksi maupun kosong,” jelas Mas’ud kemarin.
Banyak pedagang yang mengeluhkan pengurusan surat izin herregistrasi dua tahunan yang memakan waktu lama. ”Sampai berbulan-bulan,” lanjutnya.
Keluhan terhadap kerusakan fasilitas pun tidak bisa direspons cepat. Pasar Tambahrejo yang menjadi tempat Mas’ud berdagang dalam kondisi memprihatinkan. Misalnya, banyak bagian lantai yang sudah tidak layak. Ada yang retak, bahkan copot.
Bagian atap bocor dan banjir selutut di dalam pasar ketika hujan deras. Mas’ud mengakui, sudah tiga tahun lalu dia melaporkan kerusakan-kerusakan tersebut. Tapi, tidak ada respons maupun tindakan sampai sekarang.
Padahal, tambah dia, pedagang selalu rutin membayar retribusi bulanan. Nilainya bergantung luas stan masing-masing. Namun, menurut pedagang, semurah apa pun retribusi yang dibayarkan, tetap tidak bisa menjadi alasan atas pelayanan yang buruk.
Mas’ud menegaskan, pedagang sudah kapok menerima Plt pejabat. ”Pelayanannya paling buruk setelah adanya Plt bentukan pemkot, jadi kami enggak mau lagi ada Plt-Plt-an,” tuturnya.
Lantas, jika tidak ada persetujuan Plt maupun perekrutan, apa yang diharapkan pedagang untuk sementara? Menurut Mas’ud, sambil menunggu proses rekrutmen, langkah yang diambil bawas saat ini sudah tepat. Yakni, mempercayakan tugas kepada Kabag-Kabag yang kompeten.