Kalau Arus Tengah Ganas, Terpaksa Meliburkan Diri
Perjuangan Para Siswa di Dusun Damma, Sulawesi Selatan, untuk Bisa ke Sekolah
Para pelajar di Dusun Damma harus berenang atau bergantian naik ban hanya untuk bersekolah ke pusat desa di seberang sungai. Pemerintah setempat mengaku baru tahu kondisi itu karena selama ini tak pernah ada laporan.
ARINI NURUL FAJAR, Maros
KALAU saja mesin waktu itu ada, Iskandar ingin sekali secepatnya dilempar ke masa depan. Ke masa ketika dia segera bisa mewujudkan cita-citanya: menjadi guru. ”Mau buka sekolah di kampung. Biar anak- anak tidak mengalami hal yang kami alami saat ini,” ujarnya.
Tiap hari siswa kelas II SMP dan kawan-kawannya di Dusun Damma, Sulawesi Selatan, memang harus menantang maut. Hanya agar bisa bersekolah ke kampung sebelah.
Sebab, dusun yang masuk Desa Bonto Matinggi, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, itu terisolasi oleh Sungai Leko Bo’dong. Jembatan tak ada. Sudah sempat mulai dibangun. Tapi, tak jelas kelanjutannya hingga sekarang.
Jadilah, sekitar 25 siswa SD, SMP, dan SMK dari Damma harus menyeberanginya dengan berenang. Memang ada ban
Tapi cuma satu. Jadi, penyeberangan ”kelas eksekutif” itu hanya boleh dipakai para bocah perempuan. Serta buyung (bocah lelaki) dan upik (bocah perempuan) yang masih duduk di sekolah dasar (SD). ”Karena kita takut mereka terseret (kalau berenang, Red). Kalau anak laki-laki yang besar, semua bisa berenang,” kata Iskandar kepada Fajar (Jawa Pos Group) Sabtu lalu (7/4).
Tiap jam berangkat dan pulang dari sekolah, Iskandar dan beberapa rekan sebayanya yang lelaki pun jadi yang paling sibuk. Merekalah yang menyeberangkan adik-adik mereka dengan ban. Kebetulan, Iskandar juga punya adik yang masih bersekolah di kelas II SD.
Bolak-balik. Karena ban cuma satu. Tak jarang ban harus terseret jauh dari tepian ke seberang akibat derasnya arus sungai itu. Sekolah para bocah itu terletak di pusat Desa Bonto Matinggi. Nah, sungai tadi memisahkan Damma yang dihuni sekitar 200 warga dengan pusat desa tersebut.
Para siswa yang menyeberang dengan berenang seperti Iskandar otomatis harus membawa baju ganti. Seragam dan peralatan sekolah lainnya mesti disimpan dalam tas plastik.
April ini, di ujung musim hujan, arus sungai juga masih sangat deras. Menyeberang dengan ban pun menjadi satu-satunya pilihan jika tetap ingin bersekolah. Tetapi, saat puncak musim hujan, sungai menjadi benar-benar ganas. Warga yang mahir berenang sekalipun tidak akan berani mengarungi.
Kalau sudah demikian, Iskandar dan anakanak dusun terpaksa ”meliburkan diri”. ”Bukan cuma kami yang tidak sekolah. Orang-orang tua juga tidak bisa ke manamana. Semua terisolasi di sini kalau hujan deras,” kata Iskandar.
Menurut Abdullah, salah seorang warga, kondisi mengenaskan itu telah berlangsung lama. Namun, entah mengapa, tidak pernah mendapatkan perhatian pemerintah. ”Kami tidak punya pilihan lain. Ini satusatunya jalan,” ungkapnya.
Pada 2015 sebenarnya sudah mulai dibangun jembatan di tempat warga menyeberang tiap hari. Warga tentu saja dengan gembira menyambut. Telah terbayangkan pula betapa hari-hari mencemaskan saat menantang maut untuk menyeberang segera berakhir.
Tapi, kegembiraan itu hanya berumur pendek. Pembangunan jembatan di dusun yang berjarak sekitar 32 km dari Maros itu tak berlanjut. Cuma fondasinya yang masih tersisa sampai kini.
Kepala Desa Bonto Matinggi Haerul mengatakan, pada 2015 itu dana yang digunakan untuk membangun adalah dana desa. Sebesar Rp 170 juta. Tapi tak cukup. Kemudian dianggarkan lagi pada 2017. Juga masih belum cukup. ”Untuk tahun ini belum dianggarkan. Baru mau dimusyawarahkan,” ujarnya.
Dari hitung-hitungan pihaknya, membangun jembatan itu butuh biaya besar. Sementara dana desa yang tersedia hanya Rp 1,4 miliar setiap tahun. Padahal, di luar jembatan, banyak kebutuhan lain yang harus dibiayai. Jadilah, ketika ditanya kapan pembangunan jembatan dilanjutkan lagi, Haerul hanya bisa bilang, ”Semua ada prosesnya.”
”Karena hasil musyawarah desa, dana desa itu kami bagi-bagi per dusun. Saya sudah laporkan ke camat,” imbuhnya.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Maros mengaku sudah mengecek jembatan yang pembangunannya tak berlanjut itu. ”Lokasinya memang jauh dan sulit dijangkau. Tapi, kami akan lakukan survei ulang,” ujar Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Maros Muetazim Mansyur kepada Fajar.
Muetazim maupun Kepala Bagian Humas Pemkab Maros Andi Darmawati sama-sama mengaku selama ini tak pernah mendapat laporan dari kepala desa. Karena itu, mereka terkejut ketika kali pertama mendengar ada anak-anak yang harus menantang maut tiap hari hanya untuk ke sekolah. Itu pun tahunya dari media. ”Selama ini tidak ada laporan dari pemerintah desa. Makanya, kami mau cek dulu,” ucapnya.
Artinya, Iskandar dkk tampaknya harus menunggu lebih lama lagi sebelum bisa menyeberangi sungai lewat jembatan. Harihari ini, hari-hari ke depan, entah sampai kapan, mereka masih harus merenangi arus. Atau bergantian naik ban.
Jadi, tak heran kan kalau Iskandar kemudian begitu ingin bisa menjadi guru? Biar cukup dia dan kawan-kawan sebayanya saat ini saja yang mengalami kesulitan seperti itu.