Infrastruktur dan Interupsi Tahun Politik
JIKA tera ekonomi yang digunakan, sulit untuk mengatakan bahwa negara kita tidak jalan di tempat. Dilihat dari kacamata optimistis sekalipun, kita memang berada di pinggir jurang stagnasi. Memang, kita telah lepas dari predikat negara berpendapatan rendah. Sudah lama naik kelas menjadi negara berpendapatan menengah. Namun, tentu kita seharusnya bisa berbuat lebih.
Harus bisa berbuat lebih karena kita punya segalanya untuk menjadi bangsa yang besar. Limpahan sumber daya alam. Banyak manusia pintar. Pasar yang besar. Namun, dengan pendapatan per kapita yang hanya USD 3.600-an, kita masih jauh di belakang ambang predikat negara maju.
Jika pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya di kisaran 5 persen seperti sekarang ini, pendapatan per kapita pada 2030 baru mencapai USD 9.000. Masih jauh dari USD 12.000, angka konsensus untuk bisa dikatakan sebagai negara maju.
Dibutuhkan pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen untuk menuju ke sana. Jika tidak, Indonesia bisa berada dalam perangkap negara berpendapatan menengah atau middle income trap. Jika itu terjadi, kita bisa disebut negara gagal.
Karena itu, sangat bisa dipahami apabila pemerintah saat ini berupaya mempercepat proyekproyek infrastruktur. Meski harus banyak berutang. Tanpa tumpukan utang itu, memang mustahil mengangkat kurva datar pertumbuhan ekonomi kita menjadi bergeser menjulang.
Namun, apa daya. Tahun politik ternyata lebih penting dari apa pun. Lebih penting dari mimpi menjadi negara maju. Lebih utama dari upaya memastikan Indonesia tidak terjebak dalam middle income trap.
Dalam rapat kabinet, presiden telah memutuskan untuk mengurangi belanja infrastruktur dan menambah belanja untuk bantuan sosial. Sebuah keputusan yang tidak linier dengan semangat yang semestinya dijaga.
Seharusnya, pemerintah lebih konsisten dalam menopang proyek-proyek infrastruktur. Apa tidak kasihan dengan BUMN-BUMN karya yang sudah pontang-panting mencari utangan untuk menuntaskan pembangunan berkilokilometer jalan tol. Semangat itu seharusnya dijaga. Agar setiap utang besar yang pernah ditarik bisa termanfaatkan dengan baik. Tidak terinterupsi tahun politik.
Bantuan sosial memang penting. Ada banyak lapisan masyarakat yang ekonominya tidak akan tertolong hanya dengan membangun jalan dan jembatan. Namun, peningkatan anggaran bantuan sosial di tahun politik justru sangat rawan dimanfaatkan untuk program yang tak tepat sasaran. (*)