Insentif Pajak Industri Rampung Mei

Pacu Inovasi dan Daya Saing

JAKARTA – Pemerintah tengah merampungkan aturan mengenai superdeductible tax atau pengurangan penghasilan kena pajak di atas 100 persen. Aturan tersebut ditargetkan dapat dirilis Mei mendatang.

Insentif fiskal itu diperuntukkan industri yang terlibat dalam program pendidikan vokasi serta melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) untuk menghasilkan inovasi. ”Kalau definisinya sudah selesai semua, tentu ini bisa cepat diluncurkan. Ini bersamaan dengan single submission. Rencananya Mei,” ujar Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta kemarin.

Kementerian Perindustrian telah mengusulkan skema pengurangan pajak bagi industri yang melakukan pe_latihan dan pendidikan vokasi 200 persen, sedangkan bagi industri yang melakukan kegiatan litbang atau inovasi sebesar 300 persen. Menurut Menperin, masih dibahas definisi tentang research and development (R&D) atau litbang.

Sementara itu, aturan yang terkait vokasi sudah selesai. ”Aturan yang telah dibahas dengan menteri koordinator bidang perekonomian dan menteri keuangan ini sudah disetujui,” tambah Airlangga.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Ngakan Timur Antara menambahkan, terdapat syarat tertentu yang perlu dipenuhi perusahaan apabila ingin mendapatkan insentif pajak dari kegiatan litbang. Hasil riset yang dilakukan harus berdampak besar pada perekonomian nasional seperti peningkatan daya saing produk, memacu ekspor, dan penyerapan tenaga kerja.

Karena itu, perusahaan yang mengajukan insentif tersebut bakal dianalisis terlebih dahulu oleh pemerintah. ”Jadi, harus ada assessment-nya. Tidak serta-merta dari pengakuan mereka, kami berikan insentif,” ujarnya.

Ngakan pun menyimulasikan rencana pemberian insentif pajak tersebut. Misalnya, sebuah perusahaan membangun pusat inovasi di Indonesia dengan nilai investasi Rp 1 miliar, maka pemerintah akan memberikan pengurangan terhadap penghasilan kena pajak Rp 3 miliar kepada perusahaan tersebut.

”Jadi, bentuk pengurangannya, dari biaya litbangnya dikalikan tiga,” ujarnya. Di samping itu, Ngakan mencontohkan, jika perusahaan bekerja sama dengan SMK untuk memberikan pelatihan dan pembinaan vokasi serta penyediaan alat industri hingga kegiatan pemagangan dengan menghabiskan biaya Rp 1 miliar, pemerintah akan memberikan pengurangan terhadap penghasilan kena pajak Rp 2 miliar kepada perusahaan tersebut.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani merespons positif rencana pemerintah yang ingin memberikan insentif fiskal berupa superdeductible tax bagi industri yang ingin berinvestasi dalam pengembangan vokasi serta inovasi. ”Insentif ini juga ikut memacu perusahaan untuk mendorong para tenaga kerjanya agar lebih kompeten dan inovatif,” ujar Hariyadi.

Wakil Ketua Umum Indonesia Shinta W. Kamdani turut menegaskan kebijakan itu sebaiknya segera diterapkan karena beberapa negara di Asean sudah mengimplementasikannya. ”Harusnya sejak dahulu kebijakan itu dikeluarkan,” ujarnya.