Polisi Sebut Ada Pencurian Data UNBK
Dugaan Kasus Kebocoran Soal
SURABAYA – Polisi memastikan ada pencurian data dalam dugaan kebocoran UNBK di salah satu sekolah di Surabaya. Pernyataan itu disampaikan Kapolrestabes Kombespol Rudi Setiawan. Berdasar laporan Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya pada Kamis malam (26/4), pihaknya mulai menyelidiki kasus tersebut. ”Kami sudah kirimkan sejumlah barang bukti ke Labfor Mabes Polri Cabang Surabaya,” kata Rudi saat ditemui di Mapolda Jatim kemarin (27/4).
Rudi menyatakan, sudah ada empat orang dari dispendik yang diperiksa sebagai saksi. Barang bukti yang disita, antara lain, CPU, monitor, dan beberapa handphone. Kasus tersebut kini ditangani Unit Tipidek Satreskrim Polrestabes Surabaya. ”Kami gandeng ahli digital forensik,” ujarnya.
Saat ditanya mengenai jeratan pasal yang bakal diberikan, Rudi belum bisa mengatakannya. Namun, dia memastikan ada indikasi perbuatan pidana dalam kasus tersebut. ”Pencurian data,” ucapnya
J
Polisi sudah mengetahui kronologi terjadinya dugaan pencurian data itu. Tetapi, mereka belum menetapkan tersangka. Dibutuhkan alat bukti yang kuat dalam pembuktian dugaan kasus tersebut. ”Kita teliti dulu transmisi datanya seperti apa dan ke siapa saja,” ungkapnya.
Di bagian lain, dispendik secara resmi memasukkan berita acara pemeriksaan (BAP) ke Polrestabes Surabaya terkait dengan temuan kecurangan ujian itu. Dispendik menemukan kecurangan tersebut di salah satu SMP negeri yang melibatkan puluhan siswa.
Belum ada rilis resmi dari sekolah yang dimaksud. Namun, dugaan mengarah ke SMP Negeri 54. Berdasar informasi yang didapat, bidang pendidikan menengah (dikmen) dispendik memanggil kepala sekolah ke kantor dinas di Jalan Jagir Wonokromo kemarin siang.
Kadispendik Surabaya Ikhsan menyebutkan bahwa timnya menemukan kejanggalan ketika melakukan monitoring. Kejanggalan itu sebenarnya terlacak sejak hari pertama ujian pada Senin (23/4), tetapi baru ditindak tegas pada Kamis yang bertepatan dengan hari terakhir ujian. Begitu mengetahui adanya kecurangan, dispendik langsung mengamankan sejumlah perangkat. ’’Di sekolah itu ada kelas yang isinya 30 komputer. Yang diakses teknisi lima komputer,’’ ucapnya.
Memang, tidak semua komputer digunakan untuk mengakses soal dalam praktik kecurangan tersebut. Dia menjelaskan bahwa soal itu mungkin didokumentasikan ketika muncul di layar. Begitu soal tersebut bisa diakses teknisi, oknum memotretnya. Kemudian, soal itu dikirim ke pihak lain di luar kelas untuk dicarikan jawabannya.
Praktik tersebut terendus dispendik karena siswa yang mengerjakan soal tidak sesuai dengan jadwalnya. ’’Kami melihat janggalnya di situ. Harusnya mengerjakan di sesi satu, tapi malah pindah ke sesi tiga,’’ jelasnya.
Padahal, posisi atau tata letak siswa selama mengerjakan ujian sudah diatur. Siapa saja yang duduk di komputer sudah diplot. Pengaturan tersebut sudah dilaporkan ke Kemendikbud ketika sinkronisasi sebelum pelaksanaan UNBK.
Namun, proses sinkronisasi di komputer itu memang dikerjakan oleh teknisi TI. Mereka mencocokkan posisi duduk siswa dan soal yang dikerjakan. Sangat mungkin teknisi mengubah susunan komputer siswa tersebut.
Ikhsan menjelaskan bahwa belum tentu soal yang dihadapi siswa di sesi selanjutnya sama. Malah, soalnya seharusnya berbeda karena ada sistem acak. Karena itu, ada kemungkinan praktik kecurangan itu dilakukan secara sistematis supaya soal sesuai dengan jawaban yang sudah disebarkan.
Wali Kota Tri Rismaharini menolak berkomentar panjang terkait dengan insiden kecurangan tersebut. Pemkot sudah menyampaikan laporan secara resmi kepada polisi. ’’Aku nggak bisa ngomong. Sebab, kalau TI kan, harus ada penelitian khusus,’’ tuturnya yang ditemui ketika kerja bakti di kawasan stren kali Jembatan Merah kemarin pagi.
Risma menegaskan bahwa pengambilan soal tanpa izin melalui sistem software itu di luar wewenang dispendik. Mereka hanya menyediakan sarana komputer dan menerima hasil ujian tersebut.
Risma juga belum bisa memastikan tindakan yang akan diambil untuk sekolah itu. Namun, jika sekolah tersebut terbukti bersalah dan melakukan kecurangan dalam bentuk pencurian soal, dispendik bisa memberikan sanksi. ’’Kita juga agak ragu gimana. Nanti setelah pemeriksaan polisi, baru setelah itu ada tindakan akademis sesuai aturan yang ada,’’ tegasnya.
Sementara itu, saat dimintai konfirmasi, Kepala SMPN 54 Surabaya Keny Erviati tidak merespons sama sekali. Didatangi ke sekolah tidak ada. Pesan lewat WhatsApp pun tidak dibalas. Kasus pembocoran jawaban soal di sekolah yang beralamat di Jalan Kyai Tambak Deres, Bulak, itu sudah santer terdengar di kalangan internal. Meski begitu, tidak ada guru yang bisa menjelaskan kronologi pasti kejadian tersebut. ’’Saya tidak tahu pastinya,” ujar seorang guru yang meminta namanya tidak disebut.
Banyak kejanggalan dalam pelaksanaan UNBK di SMPN 54. Salah satunya, masalah pemilihan panitia. Sekretaris UNBK SMPN 54 Surabaya diambil langsung dari luar sekolah yang bukan PNS. Padahal, masih banyak guru PNS di sekolah itu yang kompeten.
Kebijakan tersebut diambil kepala sekolah. Alasannya, untuk pemenuhan jam mengajar guru swasta itu. Bahkan, ada beberapa pengawas subrayon yang mendadak diganti. ”Banyak yang lucu sebenarnya, tapi itu kebijakan kepala sekolah,” katanya.