Perlu Sinkronisasi Data KB dengan Faskes

SURABAYA – Pelayanan pemasangan alat kontrasepsi untuk keluarga berencana (KB) bisa ditanggung BPJS Kesehatan. Namun, masyarakat perlu memastikan dulu kepesertaan klinik atau faskes tempat operasi tersebut. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jatim menargetkan bisa menyinkronkan data dengan faskes maupun BPJS Kesehatan.

Kasubbid Bina Kesetaraan KB BKKBN Jatim Sofyan Rizalanda menjelaskan bahwa memang belum semua faskes terdaftar dalam kepesertaan dua lembaga tersebut. Ada yang sudah terdaftar sebagai klinik untuk KB di BKKBN, tetapi belum ikut serta dalam program BPJS Kesehatan. Begitu juga sebaliknya. Hal itu bisa membuat masyarakat bingung ketika hendak melakukan pemasangan alat kontrasepsi di faskes.

Karena itu, Sofyan menjelaskan bahwa perlu ada sinkronisasi antara tiga lembaga tersebut. Yakni, BKKBN, BPJS Kesehatan, dan faskes. ’’Kami akan menyinkronkan data. Khusus bagi yang sudah mendaftar sebagai faskes KB, tapi belum jadi anggota BPJS Kesehatan, kami harap segera mendaftar,’’ jelasnya.

Sofyan juga berpesan agar pihak faskes sering berkoordinasi terkait kesiapan sarana dan prasarana serta alat untuk pemasangan alat kontrasepsi. Dia menuturkan, sering pasien melapor bahwa faskes kehabisan alat kontrasepsi sederhana seperti kondom. ’’Jangan tunggu sampai habis dulu baru minta kembali ke BKKBN. Sebab, kami juga perlu proses untuk permintaan ke pusat. Usahakan sebelum habis lapor,’’ lanjutnya.

Sementara itu, dengan terintegrasinya data antara BKKBN dan BPJS Kesehatan, masyarakat semakin mudah mendapatkan pelayanan ketika hendak melakukan operasi untuk kontrasepsi jangka panjang.