Tuntut Peningkatan Kesejahteraan
Suara Buruh dalam May Day
JAKARTA – Massa buruh dari berbagai organisasi tumpah ruah di Jalan Medan Merdeka Barat sejak pagi hingga sore menyambut May Day (Hari Buruh Sedunia) kemarin (1/5). Mereka menuntut peningkatan kesejahteraan hingga menyinggung keberadaan tenaga kerja asing (TKA)
Demonstrasi berjalan relatif damai dengan penjagaan polisi yang tidak sampai berlapis-lapis.
Bahkan, beberapa titik seperti di dekat taman depan pintu masuk Monumen Nasional (Monas) hanya dibatasi kawat berduri tanpa ada polisi yang berdiri berjaga di belakangnya. Sedangkan tepat di depan Istana Merdeka hingga Kantor Wakil Presiden ada anggota TNI berseragam. Tapi, mereka hanya duduk-duduk bercengkerama.
Orasi para buruh di atas mobil komando berpengeras suara memang kencang bersahut-sahutan. Sebab, pengurus organisasi buruh atau gabungannya berorasi untuk kelompok masing-masing. Tuntutan mereka tak jauh berbeda, antara lain soal peningkatan kesejahteraan buruh, penghapusan sistem outsourcing, dan pengadaan jaminan sosial.
Koordinator Front Perjuangan Rakyat (FPR) Rudi Hb. Daman menyatakan, tuntutan mereka memang bukan hanya yang langsung berhubungan dengan buruh. Sebab, front itu terdiri atas organisasi petani, mahasiswa, dan perempuan buruh migran. ”Selain tuntutan kesejahteraan buruh, kami mendesak pencabutan undang-undang (UU) yang antidemokrasi. Seperti UU Ormas dan UU MD3 yang membuat dewan antikritik itu,” ujar pria yang juga ketua Gabungan Serikat Buruh Indonesia tersebut.
Mereka sebenarnya berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa datang langsung di tengahtengah buruh. Bukan hanya ditemui Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri dan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko. ”Tidak pengin ketemu Moeldoko. Cuma basa-basi. Kami butuh Jokowi datang. Kalau Jokowi proburuh, mestinya datang,” ucap dia.
Kepala Divisi Perempuan Konfederasi Serikat Nasional (KSN) Supinah mengakui, saat ini gerakan buruh memang sudah terkotak-kotak dengan kepentingan masing-masing. Bahkan, ada yang sudah beralih ke politik praktis dengan mendukung calon presiden (capres). ”Yang lain dukung Prabowo atau Jokowi. Sudah keluar dari jalur perjuangan,” katanya.
Hanif menyatakan, pihaknya terus berkomitmen meningkatkan kualitas pengawasan terhadap TKA dengan cara mengoptimalkan mekanisme pengawasan. Termasuk dengan komite pengawas tenaga kerja. Komite itu terdiri atas unsur pemerintah, dunia usaha, dan serikat pekerja.
”Kemudian, kita juga koordinasikan dengan kementerian/ lembaga terkait untuk kemungkinan adanya satgas yang terus menangani TKA. Sehingga TKA ilegal ini kita bisa tekan,” kata dia.
Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra yang turut berorasi di atas mobil komando mengungkapkan rencananya untuk menggugat Perpres 20/2018 tentang Penggunaan TKA. Dia akan menggugat perpres itu ke Mahkamah Agung (MA). ”Kita mohon supaya MA membatalkan Perpres 20/2018 yang nyata-nyata bertentangan dengan undang-undang, UUD 1945, dan bertentangan dengan aspirasi sebagian besar rakyat Indonesia,” ucapnya.
Kadivhumas Polri Irjen Setyo Wasisto menyatakan, peringatan Hari Buruh tahun ini berjalan kondusif. Aksi yang digelar berlangsung tertib. Semua itu merupakan kerja sama para buruh dengan kepolisian. ”Sekaligus saya ucapkan selamat Hari Buruh ya,” tuturnya.
Di tempat terpisah, momen May Day juga menjadi ajang deklarasi. Bakal capres Partai Gerindra Prabowo Subianto mendapatkan suntikan dukungan dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Itu merupakan kali kedua setelah KSPI juga mendukung pencalonan Prabowo di Pilpres 2014.
”Sejak beberapa hari lalu sebetulnya saya sudah mendapat kepercayaan dari pemimpinpemimpin buruh yang mewakili kaum buruh Indonesia, memberikan kepercayaan kepada saya untuk maju sebagai calon presiden tahun 2019–2024,” ungkap Prabowo.