Jawa Timur Terus Panen Penghargaan
Kinerja Solid dan Inovatif, Daftar Capaian Prestasi Kian Panjang
PRESTASI demi prestasi terus dicatat Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) di bawah komando Dr H Soekarwo, baik tingkat regional maupun nasional. Setelah meraih penghargaan peringkat pertama kinerja tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah (pemda), kali ini Jatim meraih Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2018 untuk Pencapaian dan Perencanaan Terbaik Nasional Kategori Pemerintah Provinsi.
Piala berwarna emas sebagai simbol penghargaan diserahkan langsung Presiden RI Ir H Joko Widodo kepada Pakde Karwo, sapaan akrab Soekarwo, saat pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2018 di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin (30/4). PPD diberikan kepada pemda yang berhasil menyusun perencanaan dan mencatat pencapaian pembangunan yang baik serta melahirkan berbagai inovasi dan terobosan dalam perencanaan pembangunan.
Ini bukan kali pertama penghargaan tertinggi tersebut disabet Pemprov Jatim. Pada 2014 dan 2015, Pakde Karwo menerima penghargaan tersebut ketika masih bernama Anugerah Pangripta Nusantara Utama.
Keberhasilan membawa pulang piala PPD disebut Pakde Karwo bukti solidnya sinergi dan sinkronisasi di tingkat provinsi hingga pemerintah kabupaten/kota, bahkan sampai tingkat terbawah. ”Rencana kerja pemerintah (RKP) daerah mulai kabupaten/kota hingga provinsi menjadi bagian RKP nasional,” kata orang nomor satu di Jatim itu.
Jika sebelumnya penilaian PPD berdasar hasil musrenbang, mulai tahun ini sistem penilaian berbeda. Yakni, berdasar kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan, serta kesesuaian antara RKP provinsi dan RKP pemda/pemkot.
Ada lima indikator dalam penilaian. Yaitu, teknokrasi, proses pengambilan keputusan, aspirasi, keterlibatan produk legislatif dalam materi, dan inovasi. ”Teknokrasi adalah bagaimana birokrasi memanfaatkan teknologi dengan standar yang ditentukan Bappenas,” ujar Pakde Karwo.
Berbagai layanan publik yang didasarkan pada pemanfaatan teknologi telah dilakukan Pemprov Jatim untuk mempermudah masyarakat serta menghindari pertemuan masyarakat dan petugas. Dengan demikian, potensi pungli, suap, dan berbagai tindakan negatif lainnya bisa ditekan.
Pengambilan keputusan perencanaan bukan hanya top down, tapi juga bottom up. Aspirasi masyarakat pun diakomodasi melalui berbagai kegiatan, seperti melibatkan tokoh buruh, NGO, dan mahasiswa dalam berbagai kegiatan perencanaan.
Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Jatim juga melibatkan produkproduk legislatif melalui pleno reses di tiap daerah pemilihan (dapil). ”Proses perencanaan di Jatim dilakukan secara partisipatoris,” cetus Pakde Karwo.
Berbagai inovasi yang dilakukan Pemprov Jatim mendapat apresiasi karena dianggap mendukung program strategis nasional. Inovasi tersebut, antara lain, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) juga diminta presentasi perencanaan di depan gubernur untuk dicocokkan dengan desain yang sudah disusun gubernur. Lalu, Pemprov Jatim mengembangkan badan umum layanan daerah (BLUD), corporate social responsibility (CSR), public private partnership (PPP), serta provicial bond untuk skema pembiayaan non-APBN dan APBD.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa penilaian PPD lebih komprehensif. Tidak hanya mempertimbangkan unsur perencanaan, tapi juga pencapaian pembangunan daerah. Penjurian dilakukan melalui proses berjenjang dengan melibatkan kalangan profesional, akademisi, dan praktisi pembangunan.
”Saya berharap penghargaan ini mampu mendorong setiap daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten, hingga kota untuk berlomba-lomba menyiapkan dokumen RKPD secara lebih baik, konsisten, komprehensif, terukur, dan dapat dilaksanakan,” jelas Bambang.
PRESIDEN JOKOWI INGIN PEMDA SEDERHANAKAN BIROKRASI
Keberhasilan pembangunan dan kemajuan daerah tak lagi bergantung pada luas wilayah, melainkan kecepatan dan efisiensi. Karena itu, Presiden Jokowi meminta seluruh pemda untuk mempercepat proses birokrasi di wilayah masing-masing. ”Siapa yang cepat akan mengalahkan yang lambat. Saat ini ekspor dan investasi kita sudah kalah dengan negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Itu karena mereka lari cepat. Jika kita masih lambat dan tidak melakukan inovasi dan terobosan, bisa saja kita tertinggal dari Laos dan Kamboja,” kata Jokowi.
Presiden berpesan agar pemda membuka pintu lebar-lebar untuk investor. ”Apalagi jika orientasinya ekspor. Jangan izinnya dilamalamain, jangan lagi terjebak dalam rutinitas seperti disposisi yang bertele-tele,” tegasnya.
Kementerian/lembaga dan pemda juga didorong untuk melakukan efisiensi dan lebih fokus dalam menentukan skala prioritas. ”Semua yang ruwet tadi disederhanakan agar pelayanan makin singkat dan cepat. Jika sudah siap, segera online-kan,” imbuhnya.
Sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah juga perlu diperkuat. Selain itu, kementerian/ lembaga dan pemda diharapkan melakukan inovasi serta kerja sama dalam pembiayaan pembangunan agar tidak bergantung pada APBN dan APBD. ”Manfaatkan PPP, sekuritisasi, dan jika ada, obligasi daerah. Gunakan itu. Jangan hanya mengandalkan uang pemerintah,” ungkap Presiden Jokowi.