Kampanye, Najib Janji Naikkan Upah
KUALA LUMPUR – Perdana Menteri (PM) Malaysia Najib Razak memanfaatkan May Day alias Hari Buruh untuk menarik simpati publik. Kemarin (1/5) pemimpin 64 tahun itu berjanji menaikkan upah minimal buruh jika koalisi pemerintah, Barisan Nasional (BN), memenangkan pemilihan umum (pemilu) pada 9 Mei mendatang.
”Jadi, jika kalian semua ingin upah rata-rata buruh naik, kalian semua tahu apa yang harus dilakukan. Sepakat?” kata Najib di hadapan sekitar 2.000 orang yang hadir dalam peringatan Hari Buruh di Kuala Lumpur.
Saat ini, menurut Reuters, upah bulanan buruh di Malaysia berkisar 1.000 ringgit (sekitar Rp 3,5 juta). Sementara itu, upah rata-rata kaum buruh di Negara Bagian Sabah dan Sarawak 920 ringgit (sekitar Rp 3,2 juta).
Di hadapan massa, Najib menyatakan bahwa buruh selalu menjadi prioritas pemerintahannya. Selama sembilan tahun menjabat sebagai kepala pemerintahan, politikus kelahiran Kuala Lipis tersebut mengaku telah berbuat untuk kaum buruh. Prinsip itu akan terus dilanjutkannya dalam kepemimpinan berikutnya. Kini ada sekitar 14 juta buruh di Malaysia.
Kemarin dia juga menjanjikan program senilai 200 juta ringgit (sekitar Rp 705,8 miliar) untuk meningkatkan keahlian buruh. Selain itu, dia menganggarkan dana 60 juta ringgit atau setara Rp 211,9 miliar untuk asuransi. Tidak hanya menjamin kesehatan dan keselamatan para buruh, asuransi tersebut juga mencakup urusan ibu dan anak. Termasuk kelahiran.
Pada Sabtu (29/4) BN dan partai-partai peserta pemilu lainnya mendeklarasikan para kandidat mereka dalam General Election ke-14 atau GE14 Malaysia. Sejak hari itu, Najib langsung berkampanye. Dia berkeliling negeri untuk mengampanyekan BN. Mulai membuka sekolah baru, menjumpai para pemilih, hingga memaparkan janji-janji kampanyenya di hadapan publik.
Para pengamat politik Malaysia menyebut GE14 sebagai pemilu dengan pertaruhan terbesar bagi Najib. Sebab, saat ini pamor pemimpin berkacamata itu sedang tidak begitu baik. Dia dan pemerintahannya ternoda skandal dugaan korupsi 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Belakangan, publik Malaysia juga mengeluhkan biaya hidup yang tinggi. Najib pun lantas dianggap tidak becus mengurus perekonomian.