Pernah Instruksikan Tangkap Puluhan Kapal Thailand

Presiden Abdurrahman Wahid membentuk Departemen Eksplorasi Laut pada 1999. Dalam tahun yang sama, namanya dilengkapi menjadi Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan. Setahun kemudian, namanya berubah menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) dan bertransformasi menjadi kementerian mulai 2009. Berikut obrolan wartawan Jawa Pos M. HILMI SETIAWAN dengan mantan Menteri Eksplorasi Laut Sarwono Kusumaatmadja di Universitas Paramadina pada 2 Mei.

Sebagai menteri kelautan pertama, tantangan bapak waktu itu apa?

Saat itu baru didirikan. Jadi, harus mengurus kelembagaan, anggaran, personel, dan tetap harus action. Membuat beragam sistem baru. Di luar urusan kelembagaan, apa saja programnya saat itu? Pengawasan yang utama. Bagaimana caranya mengawasi lalu lintas kapal-kapal. Membuat sistem supaya mengerti apa yang mereka lakukan di laut setiap saat. Melalui sistem yang bernama VMS (vessel monitoring system) yang sampai saat ini masih digunakan, kita

mengetahui gerak-gerik kapal. Dengan teknologi monitoring VMS, apakah pernah menemukan kasus pencurian ikan?

Iya, saat itu ditemukan di Sabang. Waktu itu, Angkatan Laut saya minta untuk menangkap kapal-kapal Thailand di laut lepas Aceh. Jumlahnya lebih dari 50 kapal saat itu. Terkait penanganan pencurian ikan, catatan KKP pada 2017 telah mengusir, menangkap, dan menenggelamkan 317 kapal asing penangkap ikan ilegal. Kemudian, mendeportasi 1.020 orang anak buah kapal dan memulangkan 1.983

nelayan asing. Bagaimana pendapat bapak kinerja KKP saat ini?

KKP sekarang bagus. Untuk memberantas kegiatan perikanan yang ilegal, bagus sekali. Pokoknya, sekarang orang-orang itu dibuat kapok. Tidak lagi anggap enteng kedaulatan negara kita. Tantangan berikutnya adalah menciptakan suatu sistem perikanan tangkap yang berkelanjutan, terawasi dengan baik, dan produktif.

Ikan laut apa yang paling bapak gemari?

Apa ya…. Saya senang tuna, kerapu, dan senang juga kakap. Cumi saja saya hindari. (*/c6/pri)