Silpa Rp 864 M untuk Proyek Prioritas
Hari Ini Pemkab Mulai Bahas PAK
SIDOARJO – Tahapan penyusunan nota Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2018 dimulai hari ini (26/5). Salah satu isu krusial saat PAK adalah pemanfaatan sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) tahun lalu. Jumlahnya mencapai Rp 864 miliar. Dana itu bakal jadi ”rebutan” organisasi perangkat daerah (OPD).
Namun, untuk mendapatkan persetujuan, seluruh OPD diminta mengirimkan program prioritasnya. Setelah itu, program harus dipresentasikan di depan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). Yang penting dan mendesak, terutama untuk pelayanan langsung ke publik, tentu menjadi prioritas.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemkab Sidoarjo Agoes Boedi Tjahjono mengatakan, seluruh usulan OPD sudah ditampung. Rata-rata jumlah program yang disampaikan setiap OPD mencapai 3–5 program. ”Untuk jumlah totalnya masih kami rekap,” katanya kemarin.
Agoes menuturkan, tidak ada batasan berapa jumlah program yang diusulkan setiap OPD. Namun, untuk kriteria, TAPD sudah memberikan batasan-batasan. Di antaranya, program harus prioritas atau unggulan sesuai dengan visi dan misi kepala daerah. ”Jadi, sifatnya mendesak,” ucapnya.
Selain itu, usulan yang diajukan OPD adalah program lanjutan. Artinya, bukan program baru. Lalu program yang menjadi kebijakan pemerintah pusat. Batasan kriteria itu harus ada sebagai arahan bagi OPD. Jika tidak ada batasan, setiap OPD dikhawatirkan asal mengusulkan program saja.
Mantan kepala dinas pekerjaan umum (PU) cipta karya itu mengatakan, dengan kriteria tersebut, OPD akan memilah program yang diusulkan. Apalagi, PAK dibatasi waktu. ”Waktu untuk merealisasikan program PAK hanya tiga bulan,” jelasnya.
Agoes mencontohkan untuk program atau proyek fisik. TAPD bakal memelototi usulan-usulan pembangunan yang masuk. Misalnya, jenis pekerjaannya apa dan penyelesaian berapa bulan. ”Kalau pekerjaan lelang, waktu tiga bulan tidak akan cukup,” urainya.
Dia menambahkan, cukup banyak proyek fisik yang membutuhkan tambahan anggaran. Sebut saja pembangunan sekolahsekolah rusak. Lalu proyek frontage road (FR) Waru–Buduran. Pemkab sudah mengalokasikan anggaran Rp84miliaruntukpembebasanlahan. Namun, jumlahnya masih kurang.
Sementara itu, Sekda Sidoarjo Achmad Zaini mengatakan, TAPD memang harus cermat dan berhati-hati. Dia tidak berharap, setelah disetujui mendapatkan tambahan anggaran, ternyata OPD bersangkutan tidak bisa menyerap. ”Nanti jadi silpa lagi seperti tahun lalu,” ujarnya.