Temukan Pemilih Tak Masuk DPT
Terjadi di Sejumlah Kabupaten/Kota
SURABAYA – Beragam temuan seputar daftar pemilih tetap (DPT) pilgub dan pilkada serentak di Jatim terus bermunculan. Bukan hanya soal validitas data, temuan lain terkait dengan pemilih yang tak terakomodasi. Disinyalir, masih ada warga yang sebenarnya sudah memiliki hak pilih tapi tak tercatat dalam DPT pilgub yang telah ditetapkan KPU Jatim.
Hal itu diungkap Komite Independen Pengawas Pemilu (KIPP) Jatim. Persoalan tersebut terjadi di sejumlah kabupaten/kota.
”Saat ini temuan itu sedang kami dalami lebih lanjut,” kata Koordinator KIPP Jatim Rikson H. Nababan kemarin.
Sejumlah temuan diperoleh KIPP. Salah satunya, ada warga yang memenuhi persyaratan tapi tak masuk DPT. Selain itu, masih ada pemilih dalam satu KK yang tak semuanya terakomodasi dalam DPT. Meskipun, para anggota KK tersebut sudah memenuhi syarat.
Jika terbukti, temuan itu harus dibenahi. Bila tidak dibenahi, hal tersebut berakibat hilangnya hak pilih warga negara.
”Kami berharap KPU maupun lembaga pengawas menindaklanjuti hal itu,” ucap Rikson.
Tengara adanya pemilih yang tak masuk DPT juga tengah didalami Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim. ”Saat ini kami dan seluruh panwas juga sedang melakukan penelitian indikasi itu,” tambah Komisioner Bawaslu Aang Kunaifi.
Dia menyebut dugaan pemilih yang tak terdaftar sebagai salah satu di antara sejumlah temuan yang terkait dengan validitas
DPT pilgub dan pilkada di Jatim.
Saat ini semua temuan tersebut dianalisis oleh lembaga itu.
”Kami juga berharap masyarakat proaktif untuk melapor jika yang bersangkutan tidak masuk DPT,” tutur Aang.
Hingga saat ini, Bawaslu Jatim menggelar analisis yang terkait dengan validitas DPT. Meski belum tuntas, ada cukup banyak temuan soal DPT. Salah satunya adalah temuan nomor induk kependudukan (NIK) dan nama ganda. Kegandaan itu terjadi antardaerah (baik antarkabupaten/kota, provinsi, maupun desa/kelurahan) serta di dalam desa/kelurahan.
Selain itu, panitia pengawas menemukan data pemilih yang NIK-nya dianggap anomali. Ada sejumlah penyebab. Mulai NIK yang tak sama dengan tanggal lahir atau jenis kelamin, NIK yang tak sinkron dengan daerah pemilihan, hingga kode provinsi/kabupaten/kota/kecamatan yang tak terdaftar.
Sementara itu, Komisioner KPU Jatim Khoirul Anam belum memperoleh laporan seputar temuan-temuan tersebut. Meski demikian, dia memastikan bahwa warga yang belum masuk DPT tak akan kehilangan hak pilih selama memenuhi syarat.
”Tetap akan kami fasilitasi. Kami tak akan menghilangkan hak suara mereka,” jelas Khoirul.
Dia menerangkan, KPU memiliki sejumlah mekanisme untuk mengantisipasi hal itu. Salah satunya melalui daftar pemilih tambahan (DPTb).
Bagaimana temuan soal validitas DPT oleh Bawaslu? Meski belum memperoleh laporan tersebut, KPU tidak menampik potensi itu. Solusinya juga sudah ada. ”Misal, ada data pemilih meninggal, maka namanya di DPT akan dicoret. Itu juga berlaku untuk temuan lain,” ucap dia.