Temukan Surat Suara Tak Layak
SURABAYA – Proses sortir surat suara untuk pilkada dimulai kemarin (30/5). KPU Surabaya mendapati puluhan surat suara dalam kondisi tidak layak. Penghitungan baru berlangsung beberapa hari ke depan.
Hingga pukul 18.00, KPU Surabaya sudah menyisihkan 79 surat suara yang rusak. Penyebab kerusakan, antara lain, pemotongan kertas yang tidak simetris dan ukuran kertas yang terlalu kecil. ”Selain itu, ada yang tintanya tembus, kertas kotor, dan kusut,” terang Komisioner KPU Surabaya Muhammad Ghufron.
Ghufron menyebutkan, penyortiran diupayakan selesai dalam lima hari. Dengan begitu, setiap hari 30 penyortir harus memeriksa sekitar 400 ribu lembar surat suara. ”Cukup banyak. Hari ini saja kami targetkan selesai pada pukul 23.00,” lanjutnya.
Setiap penyortiran selesai dalam sehari, tim penyortir dari KPU langsung mengumpulkan rekapitulasi. Pada hari kelima, barulah jumlah surat suara ditotal dan dikirimkan ke KPU provinsi. ”Tanggal 5 Juni kami memang diminta untuk melaporkan secara serentak ke KPU provinsi. Nanti untuk penggantinya, mereka yang minta langsung ke penyedia,” jelas Ghufron.
Tidak hanya menyortir, tim dari KPU juga melipat surat suara. Ghufron mene-
Selain itu, ada yang tintanya tembus, kertas kotor, dan kusut.” MUHAMMAD GHUFRON Komisioner KPU Surabaya
rangkan, sebenarnya kertas suara tersebut sudah dilipat menjadi dua sejak dari pabrik rekanan di Kudus. Tim KPU Surabaya tinggal melipat satu kali lagi hingga ukuran kertas cukup untuk dimasukkan ke kotak suara.
Total ada 2.058.310 surat suara yang akan disebarkan ke seluruh TPS di Surabaya. Ghufron berharap jumlah surat suara yang rusak tidak begitu banyak agar persiapan menjelang pencoblosan bisa diselesaikan tepat waktu. Semakin banyak kerusakan yang terjadi, penggantian pun memakan waktu lebih lama.
Apalagi, KPU provinsi juga harus menyiapkan dan mendistribusikan pengganti surat suara untuk kabupaten/kota lain di Jatim. Untungnya, Surabaya hanya mengikuti satu macam pilkada tahun ini, yakni pemilihan gubernur. Berbeda dengan daerah yang mengadakan pemilihan bupati dan wali kota sekaligus dengan pilgub.