Transparansi PAD dengan Pajak Online
BAGI sebuah kota, pajak adalah sumber utama pendapatan asli daerah (PAD). Makin banyak usaha yang berdiri di Surabaya, maka gambaran makin besarnya pendapatan juga ada di depan mata. Meski demikian, ada hal yang perlu dipikirkan. Bagaimana mengawasi lalu lintas transaksi tersebut sehingga wajib pajak bisa terpantau. Uangnya bisa ditagih.
Tercetuslah gagasan untuk memberlakukan sistem pelaporan dan pencatatan pajak online. Hanya khusus pajak daerah. Agar pemberlakuannya efektif, dibuat pula perdanya. Karena itu, di Surabaya kini pencatatan secara online dilakukan untuk pemungutan pajak parkir, hotel, restoran, dan hiburan. Pemilik usaha tidak perlu repot mencatat. Semuanya terekam.
Berdasar data Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Surabaya, hingga kini sudah ada 249 wajib pajak yang berpartisipasi dalam pelaporan pajak secara online tersebut. Masih belum banyak. Namun, ke depan hal itu terus digelorakan.
Kepala BPKPD Yusron Sumartono mengatakan bahwa pemkot terus berupaya agar partisipasi WP lewat pencatatan dan pelaporan itu semakin meningkat. Harapannya, seluruh jenis usaha yang memberikan sumbangsih bagi pajak daerah menerapkan sistem yang diatur sejak 2017 tersebut. Tepatnya dalam Perda Nomor 1 Tahun 2017.
Meski dikeluarkan sejak tahun lalu, perda tersebut belum diterapkan seratus persen. ”Pemkot masih terus berkoordinasi dengan para WP terkait teknis pemasangan,” jelas Yusron.
Pemasangan yang dimaksud adalah alat untuk mencatat transaksi objek pajak yang bersangkutan. Besaran pajak dalam transaksi tersebut akan terekam dalam sistem yang tersambung dengan pemkot.
Nah, yang masih menjadi tantangan pemkot, lanjut Yusron, adalah pemasangan alat perekam data transaksi usaha tersebut. Setiap tempat usaha sudah memiliki sistem keuangan dengan alat perekaman sendiri.