Persiapan Coblosan Sudah 90 Persen
KPU Klaim Siap Adakan Pilkada
JAKARTA – Pemilihan kepala daerah (pilkada) 2018 tinggal menghitung hari. Berbagai persiapan sudah dilakukan untuk menyambut pesta demokrasi di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota itu. KPU memastikan persiapan sudah mencapai lebih dari 90 persen. Logistik juga siap dikirim ke kecamatan.
KPU terus memantau persiapan pilkada. Komisi yang berwenang menyelenggarakan pemilihan itu juga sudah mengirimkan surat edaran ke seluruh daerah yang melaksanakan pilkada. ”Untuk memastikan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara,” terang Komisioner KPU Pramono Ubaid Tantowi. Ada beberapa hal yang harus dilakukan daerah yang mengadakan pilkada (lihat grafis).
KPU daerah juga diimbau melaksanakan rapat koordinasi kesiapan akhir pemungutan dengan mengundang peserta pilkada dan Bawaslu atau panwaslu. Rapat dilakukan tiga hari sebelum hari pemungutan suara.
Pramono mengatakan, pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT bisa datang ke TPS untuk menyalurkan hak suaranya dengan menunjukkan formulir model C6-KWK serta memperlihatkan e-KTP atau surat keterangan (suket). Mereka yang tidak bisa menunjukkan e-KTP atau suket bisa tetap menggunakan hak pilih dengan syarat petugas KPPS memastikan bahwa formulir model C6-KWK yang dibawa sesuai dengan pemilih. ”Panduan ini sangat penting bagi petugas di lapangan,” terang Pramono.
Selain mengirimkan surat edaran ke daerah, KPU memastikan kesiapan logistik. Menurut dia, logistik sudah berada di kabupaten/ kota. Keperluan pilkada itu tinggal disebar ke kecamatan. Logistik tinggal menunggu pengemasan dan pengiriman. ”Untuk daerah dan kecamatan terpencil sudah dikirim lebih dulu,” papar dia.
Pria kelahiran Semarang itu memastikan persiapan pemilihan sudah lebih dari 90 persen. Persiapan akan terus dimatangkan karena tidak banyak waktu lagi. Semua petugas di daerah bergerak melakukan persiapan.
Menurut dia, ada beberapa persoalan yang terjadi. Misalnya, surat suara rusak. Setelah dila- kukan rekapitulasi di tingkat provinsi, diketahui jumlah surat suara yang rusak mencapai ratusan sampai ribuan lembar. Produsen sudah mengganti surat suara yang rusak. ”Surat suara yang rusak dimusnahkan,” tegasnya. Kerusakan biasa terjadi karena proses produksi.
Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pusat juga menyatakan kesiapannya melakukan pengawasan pilkada serentak. Mochamad Afifuddin, anggota Bawaslu, mengatakan bahwa Bawaslu siap mengawasi proses persiapan pilkada secara berjenjang. Pihaknya juga mencatat beberapa persoalan yang muncul. Misalnya, pengiriman logistik. Ada kesalahan pengiriman. Logistik yang seharusnya dikirim ke NTT ternyata nyasar ke NTB.
Terkait DPT, papar dia, ada sekitar 400 penyandang tunagrahita di Kota Bekasi yang belum terdata sebagai pemilih. Menurut dia, panwaslu sedang melakukan pendampingan. Diharapkan, mereka bisa terdata sebagai pemilih sehingga bisa datang ke TPS untuk menyalurkan hak suaranya.
Selain itu, lanjut Afifuddin, lembaganya memetakan TPS rawan. Data tempat pemungutan suara yang rawan itu akan disampaikan pada masa tenang. Pihaknya sudah meminta jajaran pengawas untuk membagi waktu dalam melakukan pengawasan di waktu Lebaran sebelum pilkada.