Normalisasi 12 Sungai Juga Belum Berjalan

Menunggu Proses Lelang

SIDOARJO – Hanya enam bulan waktu yang tersisa bagi pemkab untuk menjalankan normalisasi. Sejauh ini program prioritas itu belum berjalan optimal. Kegiatan pengerukan kali tersebut terkendala proses lelang.

Enam bulan bukan waktu yang panjang. Sebab, tahun ini pemkab berencana mengeruk 40 sungai. Sungai besar dan kecil. Lokasinya tersebar di sejumlah kecamatan. Namun, karena anggarannya terbatas, hanya 17 sungai yang dinormalisasi. Sisanya dikerjakan tahun depan.

Kabid Operasional dan Pemeliharaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sidoarjo Agus Hidayat menyatakan, ada dua sistem normalisasi. Pertama, menggunakan sistem swakelola. Kegiatan itu dijalankan dengan menggunakan alat dan petugas dinas PUPR. Skema kedua menggunakan kontrak. Pekerjaan dilelang ke pihak ketiga.

Agus menuturkan, dari 17 pekerjaan itu, hanya lima paket yang menggunakan sistem swakelola. Yakni, normalisasi di afvoer Kedungan di Porong, Bader di Wonoayu, anak afvoer di Balongbendo, serta Sungai Jomblong dan Karangbong di Gedangan. ’’Saat ini sudah berjalan,’’ katanya.

Minimnya normalisasi dengan sistem swakelola disebabkan sejumlah hal. Salah satunya keterbatasan alat berat. Dinas PUPR hanya memiliki lima alat berat. ’’Petugas kami juga terbatas,’’ jelasnya. Menurut dia, idealnya satu alat berat diterjunkan di satu sungai.

Nah, normalisasi 12 sungai lainnya menggunakan sistem lelang. Dinas PUPR harus mencari rekanan. Hingga kini, pekerjaan dengan skema lelang masih belum berjalan.

Menurut Agus, hingga kini lelang masih berjalan. Dia berharap bulan depan pemenang paket pekerjaan sudah ditentukan. ’’Sehingga bisa langsung berjalan,’’ paparnya.

Nah, untuk mempercepat pengerukan, dinas PUPR meminta rekanan menyediakan tambahan alat berat. Satu sungai minimal empat backhoe. Agus mencontohkan normalisasi di Sidokare. Setelah dihitung, normalisasi di sungai tersebut membutuhkan 10 alat berat. Adapun afvoer Buduran dan Kedungan masingmasing membutuhkan tambahan empat alat berat. ’’Perkiraan lima alat bisa menuntaskan normalisasi dalam waktu satu sampai dua bulan,’’ jelasnya.

Di bagian lain, anggota Komisi C (Bidang Infrastruktur) Aditya Nindyatman menuturkan bahwa kebutuhan anggaran normalisasi harus ditambah. Saat ini dana yang disediakan pemkab hanya Rp 73 miliar. ’’Sangat kurang,’’ paparnya. Politikus PKS itu menjelaskan, dewan berupaya menambah alokasi dana tersebut. Minimal lebih dari Rp 100 miliar. ’’Sampai kapan Sidoarjo terus banjir,’’ jelasnya.