Dispendik Anggap Tak Perlu Transparansi
Kabid Sekolah Menengah Dispendik tentang Kuota PPDB
SURABAYA – Data penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMPN di setiap sekolah belum sepenuhnya jelas. Hingga kemarin, dinas pendidikan (dispendik) hanya memberikan informasi terkait jumlah siswa yang diterima di sekolah masingmasing lewat jalur kawasan dan reguler.
Kemarin situs https://ppdbsurabaya.net mulai menampilkan informasi pagu setiap sekolah. Informasi tersebut berbeda dengan tahun sebelumnya
Yang menampilkan secara lengkap total pagu beserta kapasitas siswa di setiap jalur PPDB.
Pengumuman kuota sepenggal tersebut menimbulkan keresahan bagi Sunaryo Wibisono, salah seorang kepala SMP swasta. Tidak dibukanya kuota total di setiap sekolah itu bakal menyulitkan SMP swasta. Khususnya untuk merancang strategi pemenuhan pagu di setiap sekolah.
Kekhawatiran Sunaryo tersebut bukan tanpa alasan. Sebab, dia telah mendapat informasi terkait jumlah mitra warga yang diterima di SMP negeri. Dengan jumlah fantastis. Mulai puluhan hingga ratusan siswa dalam satu sekolah. ”Kami khawatir SMP negeri menampung terlalu banyak siswa mitra warga. Sehingga SMP swasta kekurangan murid,” terangnya.
Sejak dua tahun belakangan, dispendik biasanya memberikan rekomendasi ke sekolah swasta terkait data mitra warga. Daftar tersebut diberikan setelah PPDB jalur mitra warga rampung. Mereka yang tidak diterima di SMP negeri akan diarahkan untuk ke SMP swasta.
Pada penyelenggaraan PPDB tahun ini, SMP swasta menunggu rekomendasi dispendik tersebut yang hingga kini belum diberikan. Padahal, April lalu SMP swasta sudah menandatangani kesepakatan menerima siswa mitra warga itu. ”Kami lihat sendiri. Tahun ini jumlah mitra warga yang diterima di negeri banyak sekali. Jauh dari tahun sebelumnya,” terangnya.
Kabid Sekolah Menengah Dispendik Sudarminto mengatakan, pagu yang ditampilkan di sekolah tersebut sudah bersih. Artinya, khusus untuk siswa yang mendaftar di jalur kawasan dan reguler. Saat ditanya mengapa kuota mitra warga dan prestasi tidak dicantumkan, Sudarminto mengatakan, itu tidak perlu karena pelaksanaannya sudah rampung pada 6 Juni. ”Untuk apa?” tanyanya. Sudarminto memastikan, siswa yang diterima lewat jalur mitra warga maupun prestasi tidak akan mengganggu jalur kawasan maupun reguler.
Sementara itu, pendaftaran PPDB jalur kawasan SMPN berlangsung mulai kemarin (25/6). Ada beberapa pendaftar yang lupa membawa PIN (personal identification number) dan surat keterangan hasil ujian sementara (SKHUS). Meski begitu, pendaftaran tetap berjalan lancar.
Misalnya, di SMPN 35. Sekolah di Jalan Rungkut Asri itu mulai membuka pendaftaran pukul 07.00 untuk warga dalam kota. Antrean terlihat sejak setengah jam sebelumnya. Panitia melayani pemberian nomor antrean. ”Sampai diberi nomor antrean karena pagi yang antre mendaftar banyak,” kata Kusyanto, panitia PPDB SMPN 35. Meski pendaftaran dilakukan secara online, para orang tua lebih sreg datang langsung ke sekolah. Antre tidak menjadi masalah asalkan siswanya bisa mendaftar sekolah. ”Kami siapkan fasilitas komputer dan petugas untuk membantu mendaftar sekolah secara online,” ujarnya.
Kusyanto menuturkan, saking besarnya peminat masuk jalur kawasan, banyak orang tua wali yang justru tidak melihat persyaratan pokok. Di antaranya, wajib memiliki PIN, kartu keluarga (KK), dan minimal total nilai ujian sekolah (US) 25,5. Faktanya, ada yang datang lupa membawa PIN dan SKHUS. ”Ada beberapa sekolah dasar yang ternyata belum mengeluarkan SKHUS,” kata dia.
Bukan hanya pendaftar asli Surabaya yang datang. Warga dari luar kota juga mencoba peruntungan meski kuota untuk mereka hanya 1 persen. Wakil Kepala SMPN 22 Atim Surahman menyatakan, calon peserta didik yang datang ke sekolahnya justru didominasi KK dari luar Surabaya. Misalnya, Gresik, Lamongan, dan Sidoarjo. Mereka memang diwajibkan datang langsung ke sekolah tujuan. Panitia melayani pendampingan proses pendaftaran online yang difasilitasi sekolah. Sebelumnya harus diverifikasi.
Di SMPN 1, suasana cenderung lebih sepi. Kepala SMPN 1 Titik Sudarti mengungkapkan, pendaftar di sekolahnya lebih banyak menggunakan sistem online. Ditambah, tidak terlalu banyak pendaftar yang berasal dari luar subrayon yang telah ditentukan. ”Sistem mendaftar sesuai subrayon ini saya rasa cukup berhasil. Sebab, seluruh pendaftar bisa memilih sekolah yang lebih dekat dengan tempat tinggalnya. Sehingga tidak terjadi penumpukan pendaftar di salah satu sekolah saja,” terang Titik.