Sembilan Daerah Dapat Dispensasi Bangku Kosong

SURABAYA – Meski penerimaan peserta didik baru (PPDB) jenjang SMA/SMK se-Jatim telah ditutup, hingga kemarin masih muncul simpang siur soal ’’nasib’’ pagu sejumlah sekolah yang belum terisi.

Muncul informasi bahwa sejumlah SMA/SMK di sejumlah kabupaten/kota di Jatim bakal menggelar penerimaan siswa untuk pengisian pagu yang masih kosong. Selain itu, muncul kabar dispendik menarik siswa untuk mendaftar ke sekolah negeri.

Kemarin Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Jatim Saiful Rahman angkat bicara soal kabar itu. Dia memastikan tidak ada lagi penerimaan siswa jenjang SMA/SMK negeri. ’’Proses pendaftaran hingga daftar ulang telah selesai,’’ katanya.

Selain memastikan Dispendik Jatim tidak akan menggelar PPDB tahap kedua, Saiful sudah menginstruksi seluruh SMA/SMK negeri untuk tidak membuka pendaftaran tambahan. ’’Jika masih dijumpai sekolah yang tak memenuhi pagu, kebijakan sekolah tetap membiarkan bangku tersebut kosong,’’ tuturnya.

Saiful menegaskan, pihaknya sudah berkomitmen untuk membantu sekolah-sekolah swasta agar bisa memperoleh peserta didik. ’’Karena itu, sejak awal kami sepakat tidak membuka PPDB tahap kedua,’’ katanya.

Hanya, kata Saiful, larangan pengisian siswa baru untuk mengisi pagu yang kosong hanya diberlakukan untuk sekolah-sekolah di wilayah perkotaan. ’’Wilayah terdepan, terluar, atau terpencil tetap bisa mengisi,’’ ujarnya.

Saiful mengungkapkan, di Jatim tercatat enam kabupaten/kota yang masuk wilayah tersebut. Yakni, Sampang, Bangkalan, Sumenep, Pamekasan, Bondowoso, Situbondo, Trenggalek, Pacitan, dan Ponorogo.

Pasca berakhirnya sesi PPDB SMA/SMK se-Jatim, di sejumlah kabupaten/kota masih ditemukan adanya pagu sekolah yang tidak terpenuhi. Selain di wilayah terluar seperti di Pacitan maupun sejumlah daerah di wilayah Madura, temuan sama terjadi di Nganjuk, Mojokerto, serta sejumlah daerah yang lain.

Kepala UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (TIKP) Dispendik Jatim Ema Sumiarti menegaskan, ’’Untuk yang terluar, terdepan, dan terpencil memang masih cukup banyak. Dan, sejak awal kami memberikan kebijakan khusus untuk wilayah itu.”