DPR Minta Pemerintah Kelola APBN Lebih Prudent
DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) RI menerima pokok-pokok keterangan pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017 yang disampaikan menteri keuangan RI. Dari laporan yang disampaikan Menkeu di hadapan rapat paripurna itu, DPR RI meminta pemerintah untuk mengelola APBN lebih prudent.
Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengatakan, dalam pengelolaan APBN, khususnya pada aspek belanja negara, dirinya mendorong pemerintah menggunakannya untuk hal-hal yang lebih prudent dan bersifat produktif. Upaya produktif itu diharapkan bisa meningkatkan lapangan pekerjaan serta mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.Upaya itu pun harus diimbangi dengan keberpihakan kebijakan pemerintah.
’’Selain sebagai acuan dalam penyusunan RAPBN 2018, pengelolaan APBN selama tahun anggaran 2017 menjadi acuan pemerintah dalam menjalankan APBN pada 2018. Dengan begitu, berbagai program yang dijalankan pada tahun lalu, produktivitasnya dan pengelolaan secara prudent dapat ditingkatkan pada tahun ini,” kata Taufik setelah memimpin rapat paripurna dengan agenda penyampaian pidato Menkeu mengenai RUU Pelaksanaan APBN 2017 di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (3/7).
Pimpinan DPR RI koordinator bidang ekonomi dan keuangan itu menambahkan, situasi global yang kurang bersahabat pada tahun lalu menjadi tantangan hingga saat ini, seperti dampak kebijakan moneter Amerika Serikat (AS) yang tak menentu, perang dagang AS-Tiongkok, bahkan situasi semenanjung Timur Tengah, bisa menjadi evaluasi pemerintah dalam menjalankan APBN pada tahun ini dan tahun depan. Diharapkan, berbagai kebijakan dapat dikeluarkan pemerintah untuk memperkuat fundamental ekonomi tanah air.
’’Situasi global yang kurang bersahabat memang cukup memengaruhi kondisi ekonomi dalam negeri. Nilai tukar rupiah menjadi tidak stabil, bahkan cenderung melemah melawan dolar Amerika. Nilai ekspor hingga pertumbuhan ekonomi dalam negeri juga terkena dampaknya. Situasi global tidak bisa terus-terusan menjadi kambing hitam dari terpuruknya ekonomi Indonesia. Pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang dapat memperkuat fundamental ekonomi dan berpihak pada produktivitas,” imbuh anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, perekonomian Indonesia pada 2017 tumbuh sebesar 5,07 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian 2016 sebesar 5,03 persen. Pertumbuhan itu tertinggi selama tiga tahun terakhir meskipun masih sedikit di bawah asumsi pertumbuhan ekonomi 2017 sebesar 5,2 persen. Kondisi perekonomian global yang belum sepenuhnya pulih bisa diseimbangkan oleh faktor domestik yang cukup kondusif.
Terkait inflasi, pemerintah berhasil menjaga inflasi 2017 sebesar 3,61 persen atau di bawah target inflasi yang telah ditetapkan dalam APBNP 2017, yaitu 4,3 persen. Sementara itu, rata-rata nilai tukar rupiah pada 2017 adalah Rp 13.384 per dolar AS, lebih rendah jika dibandingkan dengan asumsi pada APBNP sebesar Rp 13.400 per dolar AS. Realisasi rata-rata tingkat suku bunga surat perbendaharaan negara (SPN) 3 bulan pada 2017 sebesar 5,0 persen atau di bawah target APBNP sebesar 5,2 persen.
Mengenai lifting migas selama 2017, Menkeu menyampaikan bahwa rata-rata realisasi lifting minyak bumi selama 2017 mencapai 804 ribu barel per hari atau 98,7 persen dari target pada APBNP. Sementara itu, rata-rata realisasi lifting gas bumi 2017 mencapai 1.142 ribu barel setara minyak per hari atau 99,3 persen dari target APBNP. ’’Pemerintah terus mendorong percepatan penyelesaian proyek sehingga ada beberapa proyek yang mulai produksi (on-stream) pada 2017,” papar Menkeu.
Selanjutnya, realisasi pendapatan negara pada TA 2017 sebesar Rp 1.666,4 atau 95,5 persen dari APBNP TA 2017. Realisasi belanja negara pada TA 2017 sebesar Rp 2.007,3 triliun atau 94,1 persen dari target APBNP TA 2017. Berdasar realisasi pendapatan dan belanja negara tersebut, terdapat defisit anggaran sebesar Rp 304,9 triliun. Defisit APBN 2017 masih tetap berada pada kisaran yang aman, yakni 2,51 persen.