AS Masih Jadi Tujuan Utama Ekspor Mebel
SURABAYA – Ekspor furnitur dan kerajinan mencatatkan pertumbuhan yang baik di semester pertama tahun ini. Total nilai ekspornya mencapai USD 1,3 miliar atau meningkat 9 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
Sekretaris Jenderal Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Abdul Sobur mengatakan, tujuan utama pasar ekspor mebel adalah Amerika Serikat. ”Salah satu faktor utama bisa meningkat signifikan 9 persen adalah berkat pameran IFEX Maret lalu yang terealisasi pengirimannya ke lebih seratus negara,” ungkapnya kemarin (4/7).
Apabila diperinci, furnitur dengan bahan kayu mampu tumbuh 5 persen. Kemudian rotan tumbuh 13 persen. Logam tumbuh 10 persen. Sementara itu, bambu mengalami penurunan 15 persen. Kerajinan tumbuh 8 persen. ”Sampai akhir tahun ini, kami punya target nilai ekspor furnitur bisa tembus USD 2 miliar dan kerajinan USD 900 juta,” terangnya.
Di samping itu, Abdul mengungkapkan bahwa pemerintah menargetkan ekspor mebel pada 2019 mampu mencapai USD 5 miliar. Perinciannya, USD 3,2 miliar untuk mebel dan USD 1,8 miliar untuk kerajinan. ”Se- benarnya angka sebesar itu masih amat sulit dicapai untuk kondisi seperti sekarang. Masih banyak kendala,” ujarnya.
Hambatan yang harus ditanggung adalah bunga bank yang masih tinggi, kesulitan bahan baku, SVLK (sistem verivikasi legalitas kayu), dan kerumitan impor bahan baku untuk tujuan ekspor. ”Karena itu, kami minta dukungan penuh kepada pemerintah, terutama regulasi yang memberatkan hapuskan. Buatlah regulasi yang membuat pertumbuhan,” tuturnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Himki Soetono menuturkan bahwa pelaku industri memprediksi potensi pasar impor furnitur di Amerika Serikat pada 2018 mencapai USD 111 miliar. Dengan demikian, Indonesia masih berpeluang besar untuk mengisi permintaan tersebut. ’’Dari angka itu, kami optimistis selama hambatan-hambatan ekspor yang ada dapat ditekan, target tersebut memungkinkan untuk dicapai,’’ ujarnya.
Menurut Soetono, hambatan utama dari ekspor industrinya adalah beban biaya untuk mengurus dokumen SVLK yang diwajibkan pemerintah. Kementerian Perindustrian berupaya menyelesaikan keluhan-keluhan yang dihadapi pelaku usaha. Sekjen Kementerian Perindustrian Haris Munandar menyatakan, industri kecil dan menengah (IKM) yang memproduksi furnitur dan kerajinan sangat berpotensi untuk dikembangkan menjadi market leader dalam ekspor.