Aturan Haram Koruptor Berpolitik

KEPUTUSAN pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (4/7/2018) yang mengundangkan PKPU No 20/2018 yang mengharamkan pencalonan bekas napi koruptor, bandar narkoba, dan kejahatan seksual pada anak menuju kursi legislatif patut diapresiasi.

Konsekuensi atas pemberlakuan aturan tersebut, KPU berwenang mengeksekusi setiap pelanggaran yang berpotensi muncul di setiap tahapan pemilu. Jika terdapat mantan koruptor yang masuk dalam daftar calon sementara (DCS) anggota legislatif, KPU memiliki otoritas penuh untuk tidak menerima, mengembalikan ke parpol, serta meminta nama calon penggantinya yang memiliki rekam jejak bersih. Bahkan, jika masuk dalam daftar calon tetap (DCT), KPU tetap berwenang menganulir proses pencalonan.

Aturan ini merupakan mekanisme politik yang penting untuk mengantisipasi tren anomali demokrasi yang sering bermunculan. Eric Chang dan Yu-han Chu (2006), misalnya, mencermati kecenderungan banyaknya politisi di sejumlah negara demokrasi di kawasan Asia yang sedari awal jelas-jelas diketahui sebagai politisi korup, tetapi tetap mampu memenangkan kompetisi politik, baik di tingkat lokal maupun nasional. Rose Ackerman (1999) dan Pranab Bardhan (1997) juga mencermati realitas serupa, di mana banyak elite politik korup di sejumlah kawasan Asia, Afrika, Amerika Latin, serta beberapa negara maju sekalipun tetap memiliki tingkat keterpilihan dan dukungan politik yang tinggi kendati masyarakat paham betul bagaimana rekam jejaknya.

Kondisi tersebut mengindikasikan adanya dua persoalan mendasar. Pertama, tidak adanya sanksi politik di dalam mekanisme demokrasi yang memfasilitasi masyarakat untuk secara aktif mengevaluasi para pemimpinnya yang korup dalam sistem kekuasaan. Kedua, adanya kecenderungan masyarakat, khususnya di kawasan Asia, untuk menoleransi praktik korupsi yang terjadi di sekitarnya. Korupsi dianggap sebagai hal lumrah akibat banalnya praktik politik transaksional.

Selain itu, diamnya masyarakat dalam merespons banyaknya koruptor di sistem politik dan pemerintahan itu juga dapat dianggap sebagai ekspresi ’’kepasrahan’’ di akar rumput akibat ketidakberdayaan mereka untuk mewarnai dan memengaruhi proses politik di sekitarnya.

Karena absennya hukuman sosial dan sanksi politik melalui mekanisme demokrasi yang ada, korupsi tidak lagi dijalankan dalam ruang tertutup dan sembunyi-sembunyi, melainkan dijalankan di ruang terbuka dengan rasa bangga dan sukacita. Dengan kekuatan logistik yang kuat, koruptor terus mampu memelihara jaringan dan basis kekuatan di tingkat struktural partai maupun kultural di akar rumput. Akibatnya, figur-figur politisi koruptor terus tereproduksi. Korupsi berubah status menjadi media pertukaran yang ’’sah’’ di dalam lingkaran kekuasaan. Sehingga pemilu tak ubahnya praktik pembajakan aspirasi rakyat oleh segerombolan bromocorah yang selalu menutup-nutupi wajah mereka dengan kusutnya cadar demokrasi prosedural (Hadiz dan Robison, 2004).

Ketika upaya evaluasi untuk menghentikan kondisi tersebut dilakukan, narasi besar yang selalu digunakan untuk menyerang balik para aktivis demokrasi dan antikorupsi adalah wacana hak asasi manusia (HAM). Larangan mantan koruptor untuk mencalonkan diri menuju kursi legislatif dianggap sebagai pelanggaran HAM. Sebab, mereka telah menjalani hukuman setimpal yang sebelumnya telah ditetapkan oleh pengadilan. Sehingga hak politik mereka sebagai warga negara untuk bisa memilih dan dipilih harus dikembalikan setelah urusan legalformal itu diselesaikan.

Kendati demikian, argumentasi tersebut tampaknya misleading. Radha Ivory (2016) dalam bukunya berjudul Corruption, Asset Recovery, and the Protection of Property in Public International Law berpendapat bahwa dalam konteks etik, HAM-nya para pelanggar HAM dapat dikesampingkan untuk menghindarkan potensi terjadinya pelanggaranpelanggaran HAM yang lebih besar. Logika sosiologi hukum tersebut juga sesuai dengan kaidah usul fiqih dalam konsep hukum Islam yang berbunyi ’’dar’ul mafasid muqaddamun ’ala jalbil mashalih’’ atau mencegah kemudaratan lebih prioritas dibanding menarik kemanfaatan.

Untuk itu, dibutuhkan langkahlangkah afirmasi yang mampu mendorong masyarakat untuk lebih aktif dan berani mengevaluasi para politisi yang mewakili suaranya dengan menyediakan mekanisme aturan yang dapat mendegradasi adanya subkultur politik yang menyimpang. Dengan adanya aturan PKPU No 20/2018, khususnya di pasal 4 ayat 3, proses seleksi bakal calon anggota legislatif ke depan akan dilaksanakan secara demokratis dan terbuka.

Untuk itu, sebagaimana dipertegas dalam pasal 6 ayat 1 huruf (e), pimpinan parpol di semua tingkatan harus menandatangani dan menjalan- kan pakta integritas pencalonan para anggotanya sebagaimana diatur pada pasal sebelumnya (pasal 4 ayat 3). Pelanggaran terhadap pakta integritas itu diharapkan tidak hanya berimbas pada sanksi administrasi pembatalan pencalonan, tetapi juga bisa mempermalukan parpol terkait yang masih berani ’’nekat’’ mengajukan para kadernya yang korup.

Ke depan, masyarakat dan seluruh elemen civil society harus siap dan sigap mengawal situasi andaikata muncul gugatan dari sejumlah pihak yang tidak puas dengan aturan tersebut. Sebab, sebagaimana diatur dalam pasal 76 (ayat 4) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pihakpihak yang tidak puas dapat mengajukan gugatan uji materi ke Mahkamah Agung (MA).

Artinya, masih ada celah lebar bagi sejumlah kalangan untuk menggagalkan aturan tersebut. Jika tidak dikawal secara ketat, argumentasiargumentasi para penggugat berpotensi memengaruhi paradigma MA hingga mengubah keputusan yang telah ada dengan menyatakan PKPU ini bertentangan dengan undangundang. Jika itu terjadi, langkah progresif ini akan berubah menjadi kemunduran demokrasi (democratic regression).

*) Dosen Ilmu Politik Universitas Paramadina, Jakarta; doktor ilmu politik dari University of Queensland, Australia