Laporan APBD 2017 Terancam Ditolak
Dewan Anggap Disepelekan Eksekutif
SIDOARJO – Rapat paripurna DPRD Sidoarjo yang dijadwalkan hari ini (6/7) berpotensi berjalan panas. Sebagian besar anggota dewan sangat mungkin memutuskan menolak laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2017. Kemungkinan itu mencuat lantaran legislatif merasa tidak dihargai eksekutif. Mereka seperti dikerjai dan dibenturkan dengan waktu.
Indikasi penolakan tersebut sudah tercium dari pembatalan rapat paripurna kemarin sore (5/7). Saat itu DPRD Sidoarjo menjadwalkan rapat paripurna. Agendanya adalah pandangan umum fraksi-fraksi atas nota penjelasan bupati tentang raperda laporan pertanggungjawaban Pada 6 Juni 2018 nota masuk ke DPRD Sidoarjo. Pada 8–20 Juni libur Lebaran.
Pada 22 Juni dijadwalkan rapat paripurna nota penjelasan bupati terhadap raperda laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2017. Seluruh anggota dewan sudah hadir. Tetapi, karena sesuatu hal, rapat tersebut akhirnya dibatalkan. pelaksanaan APBD 2017.
Rapat paripurna direncanakan pukul 15.00. Tiga jam sebelum rapat paripurna dilaksanakan, legislatif memutuskan membatalkannya. ”Rapat paripurna kami batalkan. Sebab, teman-teman kecewa dengan sikap TAPD (tim anggaran pemerintah daerah, Red),” terang Ketua DPRD Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan.
Sehari sebelumnya, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sidoarjo Pada 3 Juli rapat paripurna nota penjelasan bupati tentang raperda laporan pertanggungjawaban APBD 2017 diadakan meski molor hampir tiga jam.
Pada 4 Juli banggar menjadwalkan rapat dengan TAPD. Rapat itu batal karena TAPD tidak datang. Pada 5 Juli dijadwalkan rapat paripurna pandangan umum fraksi terhadap raperda laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2017, tetapi dibatalkan.
mengajak TAPD rapat. Agendanya, membahas penggunaan APBD 2017. Rapat banggar tersebut bakal dijadikan dasar pandangan umum fraksi-fraksi. Rapat dijadwalkan pukul 10.00. Ditunggu hingga pukul 13.30, TAPD tak kunjung datang.
Ternyata TAPD lebih memilih menghadiri acara groundbreaking pembangunan kantor BPN Sidoarjo di Lingkar Timur. ”Teman-teman sangat kecewa dengan sikap TAPD,” kata Wawan, sapaan Sulla- Pada 6 Juli dijadwalkan rapat paripurna pengambilan keputusan raperda laporan pertanggungjawaban APBD 2017 mul Hadi Nurmawan.
Sayang, TAPD merasa tidak bersalah. ”Lho, dewan yang membatalkan rapat. Kami datang kok ke dewan jam dua siang,” jawab Sekretaris Daerah (Sekda) Sidoarjo sekaligus Ketua TAPD Achmad Zaini ketika dikonfirmasi kemarin. Zaini menyebut ada agenda lain ketika itu. Dia mengatakan tetap berusaha datang pukul 14.00. ”Saat itu saya nempel bupati, jadi tidak bisa langsung datang ke banggar,” kilahnya.
Di sisi lain, eksekutif menyebut nota masuk raperda laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2017 sudah dikirim ke legislatif pada 6 Juni. ”Dalam masa 30 hari sudah harus diputuskan,” ujarnya.
Nah, di sinilah, legislatif merasa dikerjai. Sebab, 6 Juni itu hanya berselang sehari dari masa libur Lebaran selama dua pekan. Rapat paripurna penyampaian nota penjelasan bupati juga tertunda. Rapat yang seharusnya diadakan pada 22 Juni urung terlaksana.
Meski begitu, dewan tetap menjadwalkan rapat paripurna pengambilan keputusan hari ini. ”Undang-undang mengamanatkan begitu. Jadi, kami harus jalankan. Soal putusannya seperti apa? Ya lihat saja besok (hari ini, Red),” jelas Wawan.