Tarik Seluruh Mobdin Mulai Awal Tahun
SIDOARJO – Minggu kemarin (8/7) dimanfaatkan banyak orang untuk aksi bersih-bersih di situs Kadipaten Terung. Tepatnya di RT 5, RW 2, Desa Terung Wetan, Krian. Mereka berasal dari beragam kalangan. Aksi bersihbersih itu dipelopori komunitas Laskar Nusantara sebagai pengelola situs tersebut.
Peserta hadir sejak pukul 07.00. Mereka mengawali dengan membersihkan situs Candi Terung. Karena posisinya di bawah permukaan tanah, situs tersebut terendam air. Sebelum situs dibersihkan, para relawan menyedot air dengan menggunakan mesin diesel. ’’Harus dikuras karena di sekitarnya ada pohon gayam dan randu, kan menyerap air,” ujar Agus Mulyono, anggota Laskar Nusantara.
Baru setelah air terkuras, lumpur yang menempel di atas permukaan candi itu dibersihkan. Ada 20 lapisan batu bata kuno dalam struktur candi tersebut. Daundaun di sekitarnya pun diambil. ”Kami bersihkan di lapisan atasnya saja, karena cukup dalam jika keseluruhan,” terangnya.
Kegiatan bersih situs masal tersebut rutin dilakukan. Biasanya sebulan sekali. Tujuannya adalah merawat heritage atau cagar budaya. ”Biar terawat. Semua swadaya teman-teman. Yang penting peninggalan budaya ini terjaga untuk pembelajaran dan pengetahuan,’’ ungkap Agus.
SIDOARJO – Penarikan mobil dinas (mobdin) bagi pejabat di lingkungan Pemkab Sidoarjo sudah direncanakan. Namun, mungkin baru tahun depan penarikan mobdin dilaksanakan. Saat ini kebijakan itu masih dikaji tim badan perencanaan pembangunan daerah (bappeda). Targetnya, awal tahun depan penarikan mobdin sudah berjalan.
Menurut Kepala Bappeda Agoes Boedi Tjahjono, pihaknya sudah membentuk tim. Tim tersebut mengemban sejumlah tugas. Pertama, menghitung jumlah kendaraan dinas mulai kecamatan hingga lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD). ”Masih kami hitung,” ujarnya kemarin.
Tugas kedua, menghitung efisiensi yang bakal diterima pemkab jika kebijakan penarikan mobdin dilakukan. Agoes juga yakin bahwa kebijakan itu akan berdampak efisiensi anggaran daerah. ”Tidak bakal banyak berdampak. Pejabat kecamatan dan eselon II itu mayoritas pegawai yang sudah memiliki kendaraan pribadi,” ungkap mantan kepala dinas pendidikan (dispendik) tersebut.
Apalagi, pemkab tidak asal menarik mobdin. Kebijakan itu nanti dibarengi dengan pemberian tunjangan transportasi. Nah, tunjangan tersebut bisa dimanfaatkan untuk menyewa kendaraan. Misalnya, ketika menghadiri rapat di Surabaya, pejabat yang bersangkutan bisa naik angkutan online atau kendaraan umum. Bagi pegawai yang memiliki kendaraan sendiri, tunjangan tersebut bisa digunakan sebagai uang bensin. ”Tidak akan tekor,” jelasnya.
Setelah ditarik, seluruh mobdin akan diperbaiki. Lantas, kendaraan-kendaraan tersebut dilelang. Uang lelang itu digunakan untuk tunjangan transportasi. Namun, tidak semua kendaraan bakal dilelang. Ada sejumlah unit yang tetap disimpan sebagai kendaraan operasional. ”Kalau dinas pinjam, tinggal ajukan surat peminjaman ke bagian aset,” paparnya.
Sementara itu, Sekda Sidoarjo Achmad Zaini mengatakan, program penarikan mobdin sangat menguntungkan pemkab. Selama ini, bukannya membantu pemkab, penggunaan mobdin sangat membebani APBD. Setiap tahun pemkab harus mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit. Mulai biaya perbaikan, pemeliharaan, hingga pembelian bahan bakar minyak (BBM).