Siswa Mitra Warga Naik Lima Kali Lipat
Ada Sekolah Swasta tanpa Satu pun Murid Baru
SURABAYA – Kegiatan layanan orientasi siswa (LOS) di SMP PGRI 17 ditiadakan. Sekolah di Karah Agung itu tidak punya murid baru tahun ini. Penerimaan peserta didik baru (PPDB) terus dibuka hingga dapat.
Kondisi itu juga terjadi di beberapa SMP swasta lain. Mereka kekurangan murid. Salah satu sebabnya, pemkot membuka pintu selebar-lebarnya bagi siswa mitra warga
Masalah muncul saat kuota siswa dari jalur reguler tidak berubah. Siswa miskin dan siswa mampu membeludak di SMP negeri. Sekolah kebanjiran murid. Bahkan, SMPN 29 harus membuka kelas siang karena menerima 550 siswa baru.
Jawa Pos mengunjungi SMP PGRI 17 kemarin siang (19/7). Sekolah itu berada di gedung tiga lantai yang disewa dari warga setempat. Lantai pertama digunakan pemilik gedung. Dua lantai di atasnya dipakai untuk sekolah. Ada enam ruang kelas yang cukup luas. Bisa menampung lebih dari 30 siswa. Namun, yang kini terpakai hanya tiga kelas. Di kelas IX ada tiga siswa dan kelas VIII sebanyak lima siswa. Kelas VII berisi tiga siswa yang tahun ini tidak naik kelas.
Tiga murid yang tidak naik itu sudah melakukan kegiatan belajarmengajar kemarin. Tidak ada LOS. Buat apa? Mereka sudah melakukannya tahun lalu. Ruang kelas pun terlihat sepi. Banyak bangku kosong. Banyak juga yang rusak karena lama tidak digunakan.
Kepala SMP PGRI 17 Endah Sri M u s tik aning sih menyatakan sudah 35 tahun mengabdi di sekolah itu. Dulu saat dia masih mengajar matematika, S M P P G R I 17 jadi primadon a. Mampu menerima sembilan rombongan belajar( r o m bel ). Masingmasing berisi 50 siswa. Waktu itu sekolah masih menumpang di salah satu sekolah negeri. Negeri masuk pagi, mereka siang.
Namun, situasi semakin sulit. Enam tahun belakangan mereka harus menyewa gedung. Biaya sekolah yang semula gratis kini harus membayar. Wali murid harus membayar Rp 50 ribu setiap bulan untuk membayar sewa gedung. ”Untuk SPP tetap tidak membayar. Kami dapat bopda dari pemkot. Tapi, uang itu tidak bisa digunakan untuk biaya sewa gedung,” jelasnya.
Endahrindumasa-masakejayaan S M P P G R I 17. Perempuan yang kini berusia 57 tahun itu berharap situasi bisa berubah. Besar harapannya agar p em k o t memperhatikan nasib sekolah swasta. Kekurangan murid membuat guru-guru harus mengajar di sekolah lain agar tunjangan profesi pendidik (TPP) terpenuhi. Mereka mesti memenuhi jam mengajar 24 jam dalam sepekan. Jika hanya mengajar di SMP PGRI 17, tentu syarat itu tidak akan terpenuhi.
Anggota Komisi D DPRD Surabaya Reni Astuti menerangkan, ada dua komponen pendidikan yang ditargetkan pemkot. Yakni, akseptabilitas atau cakupan siswa yang mendapat pendidikan dan kualitas. Menurut dia, saat ini yang sudah dicapai pemkot hanya komponen akseptabilitas. ”Menurut saya, kualitas tidak tercapai. Sekolah yang kebanyakan murid itu enggak baik,” jelas politikus PKS itu.
Reni menemukan beberapa sekolah yang kelebihan murid. Jumlah siswa di setiap rombel melebihi 40 siswa. Padahal, dalam rencana kerja Dinas Pendidikan Surabaya, rombel tidak boleh diisi lebih dari 38 siswa. Dispendik melanggar sendiri aturan yang mereka bikin.
Reni menerangkan, sekolah negeri rata-rata menerima kuota mitra warga hingga 20 persen. Padahal, biasanya hanya 5 persen. Dia menyebut ada lebih dari 5.000 siswa mitra warga yang tertampung pada tahun pelajaran ini. Tahun lalu siswa mitra warga hanya 959 orang. Sayangnya, hingga kini dispendik tak mau membuka data sebaran siswa itu di SMP negeri. Padahal, tahun lalu data tersebut dibuka secara transparan. Diunduh di website PPDB Surabaya. Dari situ bisa diketahui nama dan alamat serta sekolah yang menerima para siswa mitra warga itu.
Saat ini website itu tidak bisa diakses. Hanya muncul tulisan, ”Alhamdulillah, PPDB Surabaya 2018 telah selesai. Kami segenap panitia mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas segala dukungan dan kerja samanya.”