Masterplan Banjir Belum Dijalankan Optimal

SIDOARJO – Dua tahun lalu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sidoarjo menyusun masterplan penanganan banjir. Tujuannya, masterplan itu menjadi panduan mengatasi banjir yang selama ini menjadi problem di Kota Delta. Sayang, program itu belum berjalan optimal.

Dari hasil evaluasi, kegiatan yang disusun dalam masterplan memang sudah berjalan. Misalnya, pembangunan saluran air, plengsengan, serta normalisasi sungai. ”Namun, kuantitasnya belum banyak,” kata Kepala Bappeda Sidoarjo Agoes Boedi Tjahjono.

Dia mencontohkan normalisasi. Sejumlah sungai besar belum tersentuh pengerukan. Misalnya, kali Sidokare, Buntung, dan Pucang. Selama ini aliran air di tiga sungai itu kerap meluap saat musim hujan. ”Sedimentasi tinggi,” jelasnya. Namun, meski sedimentasinya tiga, normalisasi belum berjalan maksimal di sungai-sungai tersebut.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sidoarjo Sigit Setyawan mengaku, sejak dirancang, pihaknya sudah menjalankan sejumlah kegiatan. Contohnya, normalisasi dan pembenahan saluran. Pada 2016, kegiatan berjalan sesuai target.

Namun, persoalan muncul pada 2017. Penyebabnya, adanya perbedaan nilai APBD antara pemkab dan DPRD Sidoarjo. Alhasil, muncul lampiran tujuh. Isinya meminta pemkab tidak menjalankan kegiatan pembangunan. ”Salah satunya, ada kegiatan pengairan di situ,” urainya.

Lantaran tidak berjalan, pada 2018, beban menjadi menumpuk. Dinas PUPR harus menuntaskan tanggungan tahun sebelumnya. Nah, setelah dihitung, dana yang tersedia tidak cukup. Anggaran normalisasi Rp 70 miliar. ”Sedangkan kebutuhan Rp 193 miliar,” jelasnya.

Menurut Sigit, tahun ini pihaknya berupaya menuntaskan masterplan. Solusinya, memilih sungai-sungai yang menjadi langganan banjir. ”Sisanya tahun depan,” ucapnya.