Dishub Anggap Dewan Juga Salah soal Parkir
GRESIK – Dinas Perhubungan (Dishub) Gresik tidak mau menjadi sasaran tudingan. Pendapatan dari parkir bocor karena juru parkir tidak memperoleh gaji atau insentif dari dishub. Tak ada anggaran dalam APBD. Dishub menilai DPRD juga berandil salah sebagai mitra Pemkab Gresik.
”Kita tidak bisa hanya menuntut kenaikan pendapatan, sedangkan jukir tidak dibayar APBD,” ujar Sekretaris Dishub Agustin Halomoan Sinaga kemarin (5/8).
Menurut dia, status jukir bukan pegawai pemerintah. Selama ini jukir menyetorkan uang parkir kepada pihak ketiga sebagai pengelola lahan parkir. Nah, pihak ketiga itulah yang menyetorkan hasil retribusi parkir kepada dishub.
Jadi, kata Sinaga, ada jukir yang ”kreatif ” memungut tarikan dari pemilik kendaraan. ”Sehingga ada yang mungkin menaikkan tarif parkir di luar ketentuan. Atau ada juga yang tidak memberi karcis,” ujarnya.
Sinaga menjelaskan, setelah
Sekretaris Dishub parkir berlangganan dihapus pada 2015, jukir tidak mendapat gaji apa pun dari dishub. Padahal, lebih efektif bila ke depan jukir digaji APBD. Mereka bisa bekerja sepenuhnya untuk pemerintah. ”Dengan begini, mudah dikontrol. Mau kita marahi, kita pecat, juga nggak apa-apa,” tegas Sinaga.
Dishub meminta peran aktif legislatif. Tidak sekadar mematok nilai pendapatan. ”Butuh pengawasan. Termasuk tugas dewan juga itu,” ungkapnya.
Untuk menekan kebocoran, dishub memperbaiki tata kelola parkir. Salah satunya menerapkan e-parking. Kebijakan itu berlaku efektif mulai Januari 2019. Namun, lokasinya masih terbatas di sepuluh titik. Selebihnya masih konvensional.
Berdasar kajian, potensi lahan parkir tidak sama. Di antara 73 lahan parkir yang dikelola dishub, potensi pendapatan tidak sama. Ada yang ramai, sedang, dan cenderung sepi. Lahan parkir yang ramai, antara lain, kawasan Jalan Samanhudi. Sepanjang jalan itu ramai oleh pengunjung Pasar Gresik.
Kepada Jawa Pos, jukir mengaku per hari mengumpulkan Rp 500 ribu untuk satu titik di Jalan Samanhudi. Di sepanjang jalan itu ada sekitar 10 titik parkir. Jika dirata-rata, per hari bisa terkumpul Rp 5 juta di Jalan Samanhudi.
Namun, tidak semua tempat parkir ramai. Ada juga yang sepi. Salah satunya Jalan Notoprayitno. Itu lahan relokasi PKL eks alun-alun. Di sana, para jukir mengeluh. Pendapatan parkir minim karena pengunjung sepi. ”Rata-rata kami dapat Rp 30 ribu sampai Rp 40 ribu sehari,” tutur Suadi, seorang jukir.
Berapa pun yang didapat, uang harus disetorkan kepada koordinator. Nah, dia mendapat upah dari koordinator berdasar hasil tarikan parkir per hari. ”Gaji kita tidak sampai 30 persen dari hasil parkir harian,” aku lelaki sudah jadi jukir selama enam tahun itu.
Dengan begini, (jukir) mudah dikontrol. Mau kita marahi, kita pecat, juga nggak apa-apa.”
AGUSTIN H. SINAGA