Pedagang Mengeluh Sulit Transaksi
Setelah Dua Bulan Pemkot Kelola Eks Hi-Tech Mall
SURABAYA – Sudah lebih dari dua bulan Pemkot Surabaya mengambil alih bangunan eks Hi-Tech Mall di Jalan Kusuma Bangsa. Gedung lima lantai yang saat ini digunakan untuk berjualan itu belum memiliki pengelola resmi yang ditunjuk pemkot. Ratusan pedagang yang berada di gedung tersebut berharap segera ada keputusan.
Harapan pedagang itu tak lain disebabkan munculnya berbagai persoalan karena status pengelola gedung belum klir betul. Yang paling sederhana adalah masalah transaksi keuangan pedagang dan pembeli
Hampir tak ada toko yang mesin electronic data capture (EDC)-nya untuk transaksi debit berfungsi. Pembayaran harus dilakukan secara tunai atau melalui transfer. Untuk transfer pun, ada kendala karena sinyal di beberapa area di gedung tersebut agak sulit.
Koordinator Paguyuban Pedagang UMKM dan IT THR Mall Rudi Abdullah mengungkapkan, pedagang sebenarnya berterima kasih sekali karena tetap dibiarkan berjualan di gedung itu. Tapi, mereka juga berharap pemkot segera menuntaskan status pengelolaan gedung tersebut. Dengan begitu, persoalan persoalan yang selama ini mengganggu bisa diselesaikan. Misalnya, transaksi penjualan.
”Akses perbankan tidak ada untuk pembelian yang pakai mesin gesek itu. Kartu kredit juga tak bisa, nah itu akhirnya bingung pembeli. Pak mau beli bagaimana, tak bisa nggesek ini. Akhirnya keluar toko. Mau transfer juga susah,” ungkap Rudi kemarin (8/6).
Selain itu, ada kendala bagi pedagang yang masih mencantumkan alamat toko di nomor pokok wajib pajak (NPWP) di eks Hi-Tech Mall. Biasanya NPWP itu dijadikan persyaratan untuk mengikuti tender proyek, termasuk di pemerintah. Untuk kelengkapan syarat alamat tersebut, juga dicantumkan kontrak sewamenyewa. Nah, itulah yang belum dimiliki pedagang dalam dua bulan terakhir. ”Yang layani proyekan kalau NPWP di alamat THR ya terganggu,” kata Rudi.
Dalam masa transisi lebih dari dua bulan atau sejak awal April, pedagang mengakui bahwa penjualan cukup stabil. Tapi, mereka juga khawatir, bila masa transisi terlalu lama, keberlangsungan hidup para pedagang bisa terancam.
”Kami berharap segera ada pengelola baru, entah itu BUMN atau swasta. Juga, agar mesin ATM atau alat EDC itu bisa didatangkan kembali,” harap Rudi.
Dalam dua bulan terakhir, pedagang memang belum ditarik biaya sewa stan. Pemkot berhati-hati dalam menarik pungutan lantaran aturannya harus jelas. Parkir juga masih gratis. Sebab, penentuan tarif parkir biasanya diatur dalam peraturan wali kota.
Bagaimana dengan pembayaran rekening air dan listrik? Ternyata itu ditangani paguyuban pedagang. ”Semua pengeluaran air dan listrik ditanggung pedagang,” ungkap Rudi. Dia menyebutkan dalam sebulan bisa menghabiskan Rp 250 juta untuk listrik.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Surabaya Hendro Gunawan mengungkapkan, menentukan investor yang mengelola gedung eks Hi-Tech Mall tersebut harus melalui banyak pertimbangan. Juga, memperhatikan dan mematuhi aturan-aturan terkait dengan sewa-menyewa.
”Misalnya, bagaimana kita menghitung atau menentukan appraisal besaran sewa yang harus dikenakan. Nah, itu harus dikomunikasikan dengan investor,” jelas Hendro.
Dia menyebutkan, saat ini pihaknya memang berupaya menggaet investor agar mau mengelola gedung tersebut. Dalam proses itu, perlu negosiasi agar pemkot juga tidak dianggap menyebabkan kerugian negara. ”Nanti pasti (investor, Red) ada yang mau (mengelola eks HiTech Mall, Red),” imbuhnya.
Eks Hi-Tech Mall adalah gedung lima lantai yang sebelumnya dikelola PT Sasana Boga. Pemkot Surabaya melalui skema bangun guna serah akhirnya mendapatkan kembali bangunan di Jalan Kusuma Bangsa itu pada 1 April lalu. Selanjutnya, pemkot berniat menjadikan gedung tersebut sebagai pusat kesenian. Pemkot juga memberikan kesempatan kepada para pedagang lama untuk tetap berjualan.