Perusak Surat Suara Jalani Sidang

SIDOARJO – Kasus perusakan surat suara di Desa Kloposepuluh, Sukodono, saat Pemilu 2019 sampai ke meja hijau. Kemarin (10/6) Mulyadi disidang di Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo sebagai terdakwa.

Saat sidang berjalan, Mulyadi hanya terdiam di kursi. Di depan majelis hakim, pria 51 tahun itu serius mendengarkan isi dakwaan jaksa penuntut umum (JPU). Mulyadi baru beranjak dari tempat duduk ketika berkonsultasi dengan kuasa hukumnya.

Melalui kuasa hukumnya, Mulyadi menyatakan tak akan mengajukan keberatan. Selain karena dakwaan sudah jelas, waktu sidang terbatas. Namun, kemarin mereka tidak mau sidang langsung dilanjutkan dengan agenda pembuktian. Yakni, meminta keterangan para saksi. ”Kami belum menerima berkas perkara,” kata Makin Rahmat, kuasa hukum Mulyadi.

Akhirnya, majelis hakim yang diketuai Sih Tuliarti melanjutkan sidang pada hari ini (11/6). Padahal, kemarin sejatinya jaksa sudah menghadirkan para saksi. Setidaknya ada sembilan orang yang datang di PN Sidoarjo. Mulai anggota KPPS, panitia pengawas, hingga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Sih menyatakan, sidang pada hari ini langsung memeriksa saksi dan terdakwa. Sebab, waktu persidangan tidak lama. ”Tujuh hari setelah berkas dilimpahkan ke pengadilan,” ungkapnya.

Dalam berkas dakwaan, JPU Guruh Wicahyo Prabowo menyatakan, Mulyadi telah merusak surat suara. Saat itu, Mulyadi menjadi salah seorang saksi parpol. Terdakwa merusak dengan cara mencoblos ulang surat suara para pemilih di TPS 9, Desa Kloposepuluh, Sukodono. Akibat tindakan tersebut, surat suara para pemilih tidak sah. Nah, perusakan itu terekam video amatir dan beredar di media sosial (medsos).

Buntut persoalan tersebut, KPU Sidoarjo memutuskan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) khusus di TPS 9 Desa Kloposepuluh pada 27 April. Jaksa menjerat Mulyadi dengan pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Ancaman pidananya maksimal 4 tahun penjara dan denda Rp 48 juta.