KPU Tunggu Laporan Jual Beli Suara di Karawang

Dorong Pengusutan ke Ranah Pidana

JAKARTA – Sejumlah panitia pemilihan kecamatan (PPK) di Kabupaten Karawang terindikasi terlibat kasus jual beli suara. Salah seorang caleg Partai Perindo E.K. Budi Santoso mengungkapkan adanya jual beli suara yang melibatkan dirinya dan sejumlah petugas PPK. KPU mendorong kasus tersebut dibawa ke ranah pidana pemilu.

’’Menurut saya, kalau ada seperti itu, dilaporkan saja pidana pemilu ,’’ terang Komisioner KPU Hasyim Asy’ari kemarin (19/6). Dalam hal itu, yang dilaporkan adalah semua pihak yang terlibat, tanpa kecuali. Mulai yang memerintahkan, pemberi uang, hingga pelaku yang menggeser-geser, mengubah, atau memanipulasi suara.

Menurut dia, dalam kasus itu, tidak bisa jika hanya penyelenggara yang disasar, sedangkan yang menyuap tidak terkena. Saat ini pihaknya menunggu perkembangan lebih lanjut dari jajaran KPU di Karawang.

Karena yang diduga terlibat adalah PPK, pihak yang berwenang menindaklanjuti secara langsung adalah KPU Kabupaten Karawang atau KPU Provinsi Jawa Barat. ’’Kami sudah memerintah KPU Jawa Barat dan KPU Karawang melakukan investigasi,’’ lanjut mantan komisioner KPU Jateng itu.

Bila sudah mendapat data yang memadai, barulah KPU setempat akan memutuskan. ’’Bahwa laporannya kami minta itu memang ya,’’ tuturnya.

Namun, tindak lanjut tetap menjadi kewenangan KPU Kabupaten Karawang. Sebab, PPK merupakan penyelenggara pemilu yang bersifat ad hoc.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendukung dibongkarnya kasus semacam itu. ’’Jika ada yang lain, harus berani bongkar,’’ katanya kemarin. Dengan begitu, lanjut dia, kasus semacam itu ke depan tidak dianggapwajar oleh pihak mana pun.

Kasus jual beli suara di Karawang kali pertama diungkap caleg DPR RI dari Partai Perindo E.K. Budi Santoso. Pria yang akrab disapa Kusnaya itu gagal menjadi anggota DPR meski telah membayar sejumlah uang kepada panitia pemilihan kecamatan (PPK). Karena itu, dia pun ingin publik mengetahui modus bisnis kotor jual beli suara yang telah dilakukan pelaksana pemilu.

Dalam praktiknya, Kusnaya dikenalkan kepada 12 petugas PPK oleh salah seorang komisioner KPU Karawang. Pertemuan dilakukan di sebuah apartemen. Dalam pertemuan itu pula, terjadi kesepakatan harga jual beli suara.

KPU Kabupaten Karawang sebenarnya sudah mengusut kasus tersebut dengan memanggil 12 petugas PPK yang disebut Kusnaya. Sepuluh petugas bersedia hadir, sedangkan dua orang mangkir. Dalam pertemuan itu, didapat pengakuan bahwa 12 petugas PPK tersebut memang telah menerima uang dari Ku s n a ya. Uang itu diterima pada 15 April 2019. Namun, mereka mengaku tidak mengubah hasil perolehan suara Pemilu 2019. Bahkan, katanya, uang dari Kusnaya juga sudah dikembalikan.