Menhan: 3 Persen TNI Terpapar Radikalisme

JAKARTA – Jumlahnya memang hanya 3 persen. Tapi, bagi Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu, tetap saja itu mencemaskan. Bahkan bisa jadi bom waktu di masa depan.

Sebab, 3 persen yang dimaksud merujuk pada hasil riset yang dilakukan Kementerian Pertahanan. Yang menunjukkan jumlah personel TNI yang terpapar radikalisme dan tidak setuju dengan Pancasila. ”Prajurit itu menyatakan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila,” ujarnya di acara halalbihalal di Mabes TNI, Jakarta, kemarin (19/6).

Menhan menyebutkan, TNI harus setuju Pancasila. Kewajiban itu tertuang dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit TNI.

Mengacu hasil riset yang sama, Ryamizard juga memaparkan, ada 18,1 persen pegawai swasta; 19,4 persen PNS; dan 19,1 persen pegawai BUMN yang tidak setuju dengan Pancasila. Dan 23,4 persen mahasiswa serta 23,3 persen pelajar SMA yang setuju dengan jihad untuk tegaknya negara Islam di Indonesia.

Ryamizard khawatir data terkait 3 persen anggota TNI yang tidak setuju dengan Pancasila menjadi bom waktu di masa depan. Sebab, tidak tertutup kemungkinan, ada di antara personel TNI itu yang kelak menjadi panglima atau pejabat negara.

Sementara itu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyatakan, pihaknya berupaya terus mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. ”Kami ambil momentumnya, yakni untuk terus mempererat persatuan dan kesatuan,” tuturnya.