Anggaran Dibahas Juli
SURABAYA – Penyelenggaraan pemilihan wali kota (pilwali) Surabaya memang masih September 2020. Tetapi, anggaran yang akan dipergunakan dalam pilwali itu disiapkan tahun ini. Anggaran untuk pilwali akan bersumber dari APBD. Pembahasan anggaran dengan DPRD Surabaya tersebut diperkirakan dimulai Juli atau Agustus.
Untuk saat ini, baru KPU Surabaya yang sudah menyerahkan anggaran Rp 85,1 miliar ke Pemkot Surabaya untuk dibahas. Sementara itu, Bawaslu Surabaya masih membahasnya. Mereka juga menunggu hasil rapat koordinasi (rakor) tingkat nasional untuk mematangkan anggaran sebelum diserahkan kepada Pemkot Surabaya.
Anggota Bawaslu Surabaya Usman mengungkapkan, hasil dari rakor pengawasan pilkada serentak tingkat nasional itu sangat penting sebagai pedoman Bawaslu dalam melangkah
Nah, untuk tiap langkah tersebut, akan dihitung jumlah anggaran yang dibutuhkan.
”Anggaran sudah dipersiapkan. Tapi, finalisasinya menunggu hasil rakor pilkada serentak di Jakarta biar nanti tidak ada silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran),” ujar Usman kemarin (19/6). Jika silpa terlalu banyak, sistem penganggaran dianggap kurang terencana dengan baik.
Selain itu, Bawaslu Surabaya berkoordinasi dengan KPU Surabaya. Terutama untuk menentukan detail tahapan. Bawaslu berkewajiban mengawasi tiap tahapan tersebut yang tentu membutuhkan anggaran.
”Untuk jumlah TPS (tempat pemungutan suara, Red), diperkirakan hanya sekitar 4 ribu,” jelas Usman. Pada Pemilu 17 April lalu ada 8.146 TPS di Surabaya. Sebab, di setiap TPS paling banyak 300 pemilih lantaran mencoblos lima jenis surat suara. Saat pilwali, satu TPS bisa digunakan untuk 600 orang.
Usman pun menyebutkan akan segera menyerahkan daftar anggaran itu ke Pemkot Surabaya bila sudah selesai. Dia mengungkapkan sudah diajak koordinasi oleh Pemkot Surabaya dan KPU Surabaya terkait anggaran tersebut.
Pada Pilwali 2015 lalu total anggaran Rp 90,6 miliar. Dana itu terbagi untuk KPU Rp 71 miliar; pengamanan Rp 10,2 miliar; serta pengawas pemilu Rp 5,9 miliar. Belakangan pengawas pemilu juga meminta tambahan anggaran Rp 3 miliar. Saat itu jumlah TPS mencapai 4 ribu unit.
Plt Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Surabaya Eddy Christijanto menjelaskan, pembahasan untuk anggaran 2020 itu memang dilakukan pada Juli sampai Agustus dengan DPRD Surabaya. Tetapi, mereka pun harus mematangkan anggaran di internal pemkot terlebih dulu.