Menambah Rombel Langgar Dua Permendikbud
KOORDINATOR Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta Surabaya Erwin Darmogo mengkritik usulan Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana yang berencana menambah rombongan belajar (rombel) dan pagu. Sebab, penambahan itu sangat berpotensi melanggar dua permendikbud. Yakni, Permendikbud 22/2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah serta Permendikbud 51/2018 tentang PPDB.
”Kalau menambah jumlah siswa dalam rombel dari 32 menjadi 38 misalnya, tentu itu melanggar Permendikbud 22/2016 tentang Standar Proses,” ujar Erwin kemarin.
Dalam Permendikbud 22/2016 itu memang disebutkan, jumlah siswa dalam satu rombel maksimal 32 orang. Jumlah rombel dalam satu sekolah 3 sampai 33 rombel atau rata-rata maksimal 11 rombel dalam satu jenjang
Dalam Permendikbud 51/2018, juga ada ketentuan bahwa tidak boleh menambah rombel dan ruang kelas selama pelaksanaan PPDB. Penambahan rombel dilarang jika jumlah rombel yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombel sesuai standar nasional pendidikan. Selain itu, tidak boleh menambah rombel jika sekolah tidak memiliki lahan.
Dari data PPDB SMP negeri, jumlah sekolah yang telah membuka 11 rombel sedikitnya 20 sekolah. Yang membuka 10 rombel 10 sekolah, 9 rombel 19 sekolah, dan 8 rombel 10 sekolah. Lalu, yang membuka 7 rombel 1 sekolah, 5 rombel 2 sekolah, dan 3 rombel 1 sekolah. Total SMP negeri di Surabaya 63 sekolah. Jumlah pagu yang disediakan 18.912 kursi.
Selain itu, menurut Erwin, sudah ada kesepakatan antara MKKS, dispendik, dewan pendidikan, dan anggota DPRD soal pagu SMP negeri yang tertuang dalam berita acara. Salah satu butir kesepakatan itu adalah jumlah pagu SMP negeri tidak boleh lebih dari 19 ribu kursi.
”Efeknya (kalau menambah rombel, Red) ya kualitas pendidikan di Surabaya tidak akan baik. Peraturan menteri membuat standar itu untuk standardisasi agar kualitas pendidikan baik,” jelas dia.
Erwin menyebutkan, peraturan yang sudah dibuat itu tentu tidak bisa tiba-tiba diubah di tengah jalan. Apalagi karena protes segelintir orang. Meskipun dia juga berkepentingan dengan potensi jumlah siswa yang akan diterima di SMP swasta.