Warga di Barat Tagih Pembangunan RSUD
Nglurug Lokasi, Pasang Spanduk
SIDOARJO, Jawa Pos – Puluhan warga berbondong-bondong menuju ke lahan seluas 5 hektare di Desa Tambak Kemerakan, Kecamatan Krian. Mereka menagih janji pembangunan RSUD Sidoarjo Barat di lokasi tersebut. Sebab, pemkab dan DPRD masih bersengketa soal skema anggaran. Lalu, bangun RS-nya kapan?
Ada 25 orang yang datang. Mereka berasal dari Prambon, Tarik, Wonoayu, dan Balongbendo. Puluhan warga itu membawa spanduk. Bunyinya macam-macam. Namun, isinya menagih janji pembangunan RSUD di dekat tempat tinggal mereka. Wilayah Sidoarjo Barat.
Mulyono, salah satunya. Warga Prambon tersebut memasang kain rentang bertulisan Warga Sidoarjo Barat Butuh Bukti Bukan Janji. Spanduk lain bertulisan Pak Bupati, Tolong RSUD Barat Segera Dibangun.
Mulyono mengatakan, pemasangan spanduk itu merupakan bentuk keresahan warga. Sebab, hingga kini pembangunan RSUD Sidoarjo Barat belum juga terealisasi. ’’Kami menagih janji pasangan Bersinar,’’ paparnya. Bersinar merupakan julukan pasangan duet Saiful Ilah-Nur Ahmad Syaifuddin saat kampanye pilkada 2015.
Menurut Mulyono, anggaran pembangunan RSUD sebenarnya sudah tersedia di APBD 2019. Jumlahnya Rp 125 miliar. Pemkab wajib memenuhi kebutuhan kesehatan seluruh warga. Bukan hanya warga perkotaan. ’’Kami merasa dianaktirikan. Padahal, kami juga bayar pajak,’’ ungkapnya.
Keresahan juga disampaikan perwakilan warga Krian, Ari Mustakim. Menurut dia, wilayah Sidoarjo Barat sangat membutuhkan rumah sakit. Selama ini belum ada rumah sakit pemerintah. ’’Adanya milik swasta,’’ jelasnya. Kalau ada yang sakit, mereka harus menempuh perjalanan jauh ke RSUD Sidoarjo.
Pemkab Sidoarjo menjelaskan alasannya terkait berlum dibangunnya RSUD. Kepala Bappeda Agoes Boedi Tjahjono memastikan pemkab tetap berupaya membangun rumah sakit itu. Pembiayaannya menggunakan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). ’’Sesuai permintaan Pak Bupati, dengan KPBU,’’ jelasnya.
Skema KPBU, lanjut Agoes, sudah diajukan ke DPRD Sidoarjo. Akhir 2018 sistem baru itu disampaikan setelah rapat paripurna. Namun, hingga kini belum ada jawaban.
Pemkab pun bersurat ke DPRD. Dua kali surat dikirim. Isinya menanyakan kapan legislatif menjawab surat tersebut. ’’Namun, belum ada jawaban,’’ jelasnya. Agoes mengatakan, jika disetujui, sistem KPBU berjalan. Jika ditolak, dalam pembahasan KUAPPAS, pemkab dan dewan akan merapatkan kembali pemakaian APBD untuk membangun RSUD. ’’Bergantung pembahasan,’’ ucapnya.
Ketua DPRD Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan mengakui sudah menerima surat dari pemkab. Namun, dia sengaja tidak menggelar rapat. ’’Karena pasti ditolak,’’ paparnya.
Dia meminta eksekutif menghormati kesepakatan. Dalam pembahasan APBD 2019, pemkab dan dewan sepakat membangun RSUD Sidoarjo Barat dengan APBD. ’’Pemkab jangan terus mendesak saya,’’ tegasnya. Pengajuan KPBU bukan sekadar surat tertulis. Namun, ada proses politik yang harus dijalankan.