PT Pos Pinjam Dana untuk Modal Kerja

JAKARTA, Jawa Pos – Isu kebangkrutan kembali menerpa BUMN. Kali ini PT Pos Indonesia dituding harus berutang ke perbankan guna membayar gaji karyawan. Sekretaris Perusahaan PT Pos Benny Otoyo membantah bahwa perseroan telah meminjam dana guna membayar gaji karyawan. Menurut dia, perseroan selama ini meminjam dana untuk modal kerja. ”Kami perlu modal kerja untuk mendanai operasi, tagihan, dan lain-lain. Modal kerja itu dipinjam dari bank,” katanya kemarin (22/7).

Benny menegaskan, pinjaman tersebut bersifat unpledged. Artinya, tidak ada aset yang diagunkan. ”Membayar gaji termasuk dalam biaya operasi, tetapi bukan berarti pinjaman untuk bayar gaji. Intinya, tidak akan ada bank yang mau memberikan pinjaman untuk tujuan bayar gaji,” urainya. Dia mengatakan, kreditornya pun perbankan pemerintah dan asing.

”Semua utang lancar. Tidak ada PHK karena restrukturisasi. BPJS, iuran pensiun dibayar lancar, tidak ada tunggakan sama sekali,” ujarnya. Selain itu, PT Pos masih mengantongi pendapatan dari APBN untuk PSO, biaya distribusi meterai, fee penerimaan setoran pajak, dan jasa kurir surat dinas mencapai rata-rata Rp 800 miliar per tahun.

Perputaran uang di Pos per bulan rata-rata Rp 20 triliun lantaran bisnis jasa keuangan. Pos Indonesia memang memiliki beberapa pos pendapatan. Di antaranya, pengantaran atau kurir untuk surat, paket, dan e-commerce. Lalu, bisnis logistik; jasa keuangan, termasuk di dalamnya remitansi luar negeri atau dalam negeri; pembayaran biller seperti PLN, PDAM, dan distribusi uang pensiun PNS, TNI, Polri; serta transaksi pembayaran lainnya.

Sebelumnya, Pos Indonesia pernah menyebut pendapatan perseroan pada 2018 mencapai Rp 5,1 triliun dengan laba Rp 130 miliar. Pendapatan tersebut naik bila dibandingkan dengan 2017 sebesar Rp 4,23 triliun. ”Dalam sejarah postal dunia, sekalipun mengalami situasi sulit, negara akan tetap mempertahankan keberadaannya,” terang Benny.