Empat Sengketa Perang Saudara Lolos
JAKARTA, Jawa Pos – Sengketa hasil Pileg 2019 mulai memasuki fase krusial, yakni pemeriksaan saksi dan pembuktian. Kemarin (23/7) Mahkamah Konstitusi (MK) mulai menyidangkan 22 perkara yang lolos dari dismissal. Selama enam hari hingga 30 Juli mendatang, ada 122 perkara dalam 106 permohonan yang masuk fase pembuktian dan pemeriksaan saksi.
Khusus kemarin, ada empat permohonan berupa sengketa di internal partai politik. Masing-masing Partai Hanura untuk DPRD Kabupaten Bangkalan, PKB untuk DPR dapil Jatim 11, dan Partai Golkar di DPRD Kota Surabaya serta Kota Bekasi. Masing-masing mendalilkan bahwa seharusnya yang mendapat kursi adalah caleg pemohon, bukan koleganya.
Untuk Partai Hanura, sengketa terjadi antara caleg atas nama Subaidi melawan Achmad Fauzan Rachman. Keduanya bertarung di dapil Bangkalan 5. Di internal Partai Golkar Surabaya, caleg Agoeng Prasodjo mempermasalahkan perolehan suara caleg Aan Ainur Rofik. Keduanya berebut suara di dapil Surabaya 4.
Sementara itu, di internal PKB, caleg DPR dapil Jatim 11 Zaini Rahman menyoal perolehan suara koleganya, Syafiuddin. Untuk Partai Golkar Kota Bekasi, caleg Sulistiadi melawan rekannya atas nama Rasnius Pasaribu yang berebut suara di dapil Bekasi 2. Ratarata para pemohon menyoal kesalahan input data perolehan suara yang berakibat pada kegagalan menjadi anggota legislatif.
Untuk perkara di Surabaya, saksi KPU ternyata mengakui bahwa yang benar adalah hitungan pihak pemohon. Dalam hal ini caleg Agoeng Prasodjo. Hal itu didasarkan pada hasil pembukaan kotak suara pasca putusan Bawaslu Kota Surabaya. Setelah formulir C1 dan C1 plano diperiksa, angkanya sama dengan versi pemohon.
Komisioner KPU Jatim M. Arbayanto mengakui ada kesalahan input data dalam perkara di Kota Surabaya. ’’Tapi, bukan berarti kesalahan itu dilakukan akibat kecurangan atau kecerobohan petugas kami. Melainkan karena proses administrasi,’’ terangnya seusai sidang di panel 1 MK kemarin.
Menurut dia, saat itu memang sudah ada putusan Bawaslu terkait dengan pelanggaran administratif. Namun, perbaikan tidak mungkin lagi dilakukan karena hasil pemilu secara nasional sudah diterbitkan dalam bentuk SK. Putusan Bawaslu Kota Surabaya keluar pada 22 Mei, sedangkan SK KPU terbit 21 Mei.
Karena itulah, apabila ada keberatan dari caleg yang merasa dirugikan oleh keputusan KPU, satu-satunya jalan tinggal menyengketakan ke MK. Arbayanto menuturkan, pihaknya tidak memungkiri memang ada potensi pelanggaran atau keteledoran petugas di bawah. Sangat mungkin saat itu kondisi petugas sedang lelah. Hal itu diperkuat dengan hasil pemeriksaan Bawaslu yang menyatakan bahwa penyebab utama kesalahan input saat itu adalah kelelahan.
Karena itu, sengketa di MK menjadi kesempatan bagi pihaknya untuk membersihkan segala sesuatu yang terkait dengan kerugian peserta pemilu. Sebab, memang dimungkinkan terdapat kesalahan administratif. Karena itu, hak peserta yang dirugikan harus dikembalikan melalui jalur konstitusi.
Secara umum, pihaknya mengakui ada beberapa kesulitan dalam menanggapi perkara pileg kali ini. Sebab, pemeriksaan saksi dilakukan bersamaan antara pemohon dan termohon. Kadang saksi yang diajukan pemohon tidak sinkron dengan yang diajukan KPU. Dalilnya banyak, sedangkan jumlah saksi yang bisa diajukan hanya tiga.
’’Jadi, pemohon mengajukan saksi untuk dalil a, b, c, sementara KPU menilai yang rawan adalah di d, e, f,’’ tambahnya. Dengan begitu, saksi yang disiapkan pun berbeda dengan pemohon.