Pedagang Juga Kirim Surat ke Presiden
SURABAYA, Jawa Pos – Para pedagang Pasar Turi Baru tidak hanya ingin berkirim surat ke Mahkamah Agung, tapi juga presiden. Mengapa? Para pedagang tersebut merasa kondisi mereka kurang diperhatikan kepala daerah. Karena itu, mengadu ke kepala negara adalah jalan berikutnya yang akan ditempuh.
Sekretaris Lembaga Pedagang Pasar Turi Baru Surabaya Mas’ud mengungkapkan, sudah ada surat permintaan audiensi untuk bertemu dengan kepala daerah. Yakni, gubernur dan wali kota. Tapi, belum ada respons.
”Kalau yang kemarin bertemu dengan bappeko itu surat yang berbeda. Kami berharap nasib kami ini mendapat perhatian dari kepala daerah. Kalau sudah begini, ya lapor presiden saja,” kata Mas’ud kemarin (16/8).
Mas’ud menceritakan, dirinya sebenarnya punya stan di food court. Tapi, dia sudah lama tak berjualan di gedung Pasar Turi Baru. Banyak pedagang yang mengalami hal serupa dengan dirinya. ”Mau jualan gimana? Pembeli tak ada, sepi. Engko mambu kabeh,” ujar Mas’ud.
Total pedagang yang sudah membayar untuk bisa berjualan di Pasar Turi Baru itu sekitar 4.600 orang. Tapi, hanya sedikit yang bertahan. Banyak di antara mereka yang akhirnya memilih untuk tak berjualan terlebih dahulu. ”Pengelola mau memaksa ya tak bisa. Posisi pedagang ini kan juga sulit. Apalagi, ada masalah hukum,” katanya.
Pada momen 12 tahun tragedi kebakaran Pasar Turi 27 Juli, para pedagang ingin menyuarakan lagi kondisi pasar yang pernah menjadi ikon Surabaya tersebut. Kali ini mereka hendak menyuarakan lebih lantang sampai ke presiden dengan berkirim surat. ”Pekan depan suratnya kami kirim ke Jakarta,” tambahnya.
Sebelumnya, para pedagang ingin bersurat ke MA. Sebab, ada persoalan hukum yang dilaporkan Pemkot Surabaya terkait dengan dugaan wanprestasi yang dilakukan investor. Proses itu sudah sampai di MA. Tapi, lantaran proses di MA bisa memakan waktu cukup lama, para pedagang pun berkirim surat dengan harapan ada kejelasan waktu putusan tersebut.