Terpaksa Berlatih di Lapangan Futsal
SURABAYA, Jawa Pos – Sejumlah gedung olahraga hingga fasilitas kesenian milik pemkot belum bisa disewa dengan sistem retribusi tahun ini. Itu terjadi karena raperda retribusi pemakaian kekayaan daerah (RPKD) tak bisa diselesaikan DPRD Surabaya. Padahal, fasilitas tersebut dibangun dengan anggaran miliaran rupiah.
Ketua Pansus RPKD Baktiono sudah menghitung waktu yang tersisa. Anggota DPRD Surabaya periode 2014–2019 bakal digantikan anggota baru Sabtu nanti (24/8). Waktu yang tersisa tak sampai satu pekan. ”Enggak mungkin cukup. Apalagi banyak tarif yang masih alot,” kata Baktiono.
Ada 19 tarif objek retribusi yang diatur dalam Perda Nomor 2 Tahun 2013 tersebut. Beberapa objek yang sudah diatur dalam perda lama mengalami kenaikan tarif. Ada juga tarif objek retribusi baru yang dimasukkan revisi perda.
Hampir semua tarif objek retribusi itu belum disepakati pemkot dan dewan. Pansus menginginkan penurunan tarif hingga penggratisan. Obyek retribusi digratiskan untuk penggunaan kegiatan nonprofit yang tidak menarik tiket. Misalnya, gedung Balai Budaya, Balai Pemuda, fasilitas olahraga, dan retribusi izin pemakaian tanah alias surat ijo.
Namun, pejabat pemkot yang hadir dalam rapat belum bisa memberikan keputusan. Penggratisan obyek retribusi tersebut bisa berdampak pada capaian target dinas. Target itu sudah tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
Perdebatan alot juga terjadi dalam penentuan tarif Gelora Bung Tomo. Di perda lama tarif sewanya hanya Rp 30 juta sekali pertandingan. Namun, di perda baru pemkot mengusulkan penerapan tarif per jam Rp 22 juta. Sementara itu, tarif per hari mencapai Rp 444 juta. ”Jika waktunya panjang mungkin bisa tuntas. Semua itu bisa dirundingkan,” kata politikus PDIP tersebut.
Anggota Pansus Raperda RPKD Achmad Zakaria menambahkan, pansus harus diusulkan ulang oleh pemkot. Sebab, anggota pansus nanti adalah orang-orang baru yang memiliki ide dan pemikiran yang berbeda. ”Mulai dari nol lagi,” ujar politikus PKS tersebut.
Zakaria sudah berkonsultasi mengenai persoalan itu dengan Kabag Hukum Pemkot Surabaya Ira Tursilowati saat pembahasan pansus. Jika obyek retribusi itu tak diatur dalam raperda, pemkot bakal membuat peraturan wali kota (perwali) untuk sementara waktu.
Namun, aturan di dalam perwali tidak menganut sistem retribusi. Ira mengatakan, perwali mengatur sewa. Lalu, apa bedanya dengan retribusi? Sistem sewa harus dijalan dengan kontrak sewa. Selain itu, tidak ada keringanan atau diskon yang bisa didapat seperti retribusi. Jadi, harganya saklek.
FEDERASI Hoki Indonesia (FHI) Jatim sangat menanti terbitnya revisi perda retribusi pemakaian kekayaan daerah. Gara-gara belum ada ketentuan itu, sempat terjadi pengusiran atlet dua tahun lalu. Sampai sekarang, mereka belum bisa memanfaatkan lapangan tersebut. Mereka pun berlatih di lapangan futsal.
Perjuangan FHI Jatim sampai dilakukan dengan melapor ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Jatim. Ombudsman kemudian bersurat ke pemkot dan menyarankan raperda RPKD segera direvisi. ’’Kami sangat berharap ada perda itu biar ada kejelasan,’’ Ketua FHI Jatim Michael Donny Gunawan.
Jika tarifnya sudah diatur dalam perda, pihaknya bakal menyewa lapangan itu untuk persiapan atlet Jatim dalam kejuaraan nasional. Menurut dia, membayar lebih baik daripada tidak diperbolehkan latihan.
Dalam dua tahun terakhir, para atlet hoki Jatim menyewa lapangan futsal di daerah Made untuk latihan. Pemusatan latihan dilangsungkan beberapa bulan terakhir karena tim akan mengikuti PraPekan Olahraga Nasional (PON) pada September.
Donny berharap aturan perda segera diusulkan. Anggota dewan yang baru diharapkan bisa mengerti bahwa revisi aturan tersebut sangat mendesak. ’’Kalau bisa jangan perwali sewa. Tetap perda saja,’’ katanya.