Ingat, Nyawa Lebih Berharga
SIDOARJO, Jawa Pos – Tidak ada kapok-kapoknya. Para pembalap liar tetap nekat merambah Kota Delta. Minggu dini hari kemarin (18/8), Satlantas Polresta Sidoarjo merazia lagi aktivitas balap liar. Puluhan pemuda digiring ke Mapolresta Sidoarjo.
Ada 55 barang bukti sepeda motor yang diperiksa. Sebanyak 37 di antaranya disita. Operasi dilaksanakan polisi bersama TNI. Sasaran khususnya adalah kawasan Jalan Jenggolo yang merupakan lokasi adu cepat. ”Warga mengeluh masih ada balap liar,” ujar Kasatlantas Polresta Sidoarjo Kompol Fahrian Saleh Siregar.
Padahal, sebulan lalu (14/7) sudah dilakukan penindakan terhadap lebih dari 300 motor. ”Sudah berkurang. Tapi, masih ada yang belum kapok,” sebutnya. Mereka datang dari Surabaya, Pasuruan, hingga Lumajang. ”Diundang untuk berlaga di sini,” terangnya.
Satlantas akan terus melakukan operasi. Pembalap liar jangan coba-coba berunjuk gigi di jalanan Kota Delta. ”Bolehlah hobi kalian mahal, tapi nyawa kalian lebih berharga,” pesannya.
SIDOARJO, Jawa Pos – Rencana pemindahan enam kantor organisasi perangkat daerah (OPD) ke Sun City Biz, Porong, akhirnya batal. DPRD menolak rencana sewa kantor tersebut. Pemkab dinilai tidak siap. Perencanaan belum dibuat.
Dalam rapat pembahasan PAK 2019 kemarin (18/8), rencana sewa kantor itu dibicarakan lagi. Dewan meminta pemkab memaparkan detail konsep pemindahan OPD. Mulai kebutuhan anggaran, sistem sewa, hingga rencana pembangunan gedung terpadu. Sayangnya, pemkab tidak siap. ”Konsep belum ada,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Sidoarjo Achmad Zaini.
Konsep pembangunan gedung terpadu 17 lantai, menurut Zaini, tidak dirancang pemkab. Proyek itu dikerjakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). ”Saya sudah konfirmasi, ternyata belum selesai,” jelasnya.
Karena konsep belum tuntas, rencana boyongan kantor ke Sun City Biz urung terealisasi. Anggota Badan Anggaran (Banggar) Hadi Subiyanto menilai sewa kantor harus memiliki konsep jelas. Dia mencontohkan pemindahan kantor dispendukcapil. Dia khawatir pelayanan terganggu kalau pindah kantor. ”Itu harus dipikirkan,” tuturnya.
Pendapat senada disampaikan anggota banggar Mulyono. Menurut dia, pemkab harus menyiapkan perencanaan matang. Bukan sekadar paparan program. Sebab, pembangunan gedung terpadu direncanakan memakai sistem bangun serah guna (BSG). Pembangunan dikerjakan pihak ketiga. Sebagai kompensasi, pemkab menyerahkan asetnya ke pihak ketiga. ”Aset pemkab dimanfaatkan pihak ketiga,” ucapnya.
Pemanfaatan aset itu, lanjut Mulyono, membutuhkan konsep. Sebelum diserahkan, ada sejum