Anggaran Pembangunan Dicicil
KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan mengalokasikan dana Rp 865 miliar dari APBN 2020 untuk pembangunan infrastruktur dasar ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur J
Fulus sebanyak itu akan dipakai untuk membiayai pembangunan jaringan jalan, sanitasi, drainase, dan fasilitas penunjang lain.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan, pembangunan fisik paling cepat dimulai pada semester kedua 2020. ”Proyeknya pasti multiyears (tahun jamak, Red), jadi tidak akan diambilkan penuh anggarannya. Misalnya butuh Rp 1 miliar, ya hanya dianggarkan sebagian,” kata Basuki di Komisi V DPR kemarin (29/8).
PUPR membagi rencana desain dan pembangunan fasilitas dasar IKN menjadi tiga tahap.
Pertama, penyusunan masterplan dan desain kawasan mulai tahun ini sampai tahun depan. Kedua, pembangunan infrastruktur dasar yang meliputi jalan, drainase, bendungan, embung, sistem penyediaan air bersih, dan lain-lain. Terakhir, perancangan lanskap kawasan melalui mekanisme design and build yang akan dilakukan pada periode 2020–2023. ”Akhir tahun ini harus sudah ada site plan,” jelas Basuki.
Basuki berharap tahap ketiga bisa dimulai tahun depan. Dengan begitu, pada 2023–2024 rencana pemindahan PNS dan personel pemerintahan ke IKN bisa dimulai.
Untuk mempercepat pembangunan, akan dilakukan model pekerjaan paralel antara desain dan pembangunan atau design and build. ”Nanti kontraktor dan konsultan digabung bekerja bersama. Seperti di GBK (Gelora Bung Karno, Red) dulu,” katanya.
Basuki membenarkan bahwa pembangunan IKN harus melalui persetujuan undang-undang. Namun, saat presiden mengumumkan rencana pemindahan IKN pertengahan tahun lalu, sudah ada surat yang dilayangkan kepada ketua DPR. ”Saya juga nggak bisa nunggu selesai dulu, baru desain,” katanya.
Basuki menegaskan, kalau pembahasan undang-undang molor, tidak tertutup kemungkinan groundbreaking pembangunan infrastruktur ikut molor. ”Akan kita ikutin aturannya. Bangun kota kan untuk masa depan, 50–100 tahun ke depan, tidak sama dengan bangun rumah tinggal,” terangnya.
Sementara itu, Polda Kalimantan Timur turut membantu upaya pemindahan ibu kota. Kabidhumas Polda Kalimantan Timur Kombespol Ade Yaya Suryana menjelaskan, fokus polda saat ini adalah mencegah adanya spekulan tanah.
”Yang utama itu, jangan sampai ada yang mencoba mencari keuntungan,” ujarnya. Karena itu, Polda Kaltim akan terus melakukan pemantauan. Lagi pula, di daerah tersebut ada area hutan lindung. ”Selain soal spekulan, lainnya sebenarnya sudah oke,” tuturnya.
Untuk tingkat kriminalitas, kawasan tersebut malah tergolong menengah ke bawah. Artinya, tingkat keamanan sangat kondusif. ”Tidak tinggi,” ujarnya di acara Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Divhumas Polri di kawasan Ancol, Jakarta.
Dia menjelaskan, Kaltim merupakan daerah pertambangan. Ada tambang batu bara, minyak, hingga emas. Juga ada kawasan hutan kayu.
”Ada eksplorasi secara legal di Kaltim,” papar polisi dengan tiga melati di pundak tersebut. Sumber daya alam itu tentu akan berpengaruh terhadap IKN baru. ”Kalau ada dampak tertentu, kalau melanggar hukum ya ditindak,” tegasnya.