Mendagri Ungkap Banyak BUMD Merugi

Ajak Kementerian Keuangan dan KPK Ikut Membenahi

JAKARTA, Jawa Pos – Kondisi badan usaha milik daerah (BUMD) sangat memprihatinkan. Usaha yang dikelola pemerintah daerah itu banyak yang merugi. Padahal, unit bisnis tersebut dibentuk sebagai penggerak perekonomian daerah. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo pun bakal melapor kepada presiden terkait permasalahan tersebut.

Persoalan tentang BUMD itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah 2019 di Hotel Grand Paragon, Jakarta Pusat, kemarin (28/8). Menurut catatan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), saat ini total ada 1.097 BUMD di seluruh Indonesia. Nilai aset mereka sebesar Rp 340,118 triliun.

Namun, dari ribuan badan usaha tersebut, laba yang mereka hasilkan hanya sekitar Rp 10,372 triliun. Perbandingan aset dengan laba baru mencapai 3 persen. Nilai itu dianggap kecil. Mendagri Tjahjo mengatakan, jumlah keuntungan yang kecil tersebut disebabkan banyak BUMD yang merugi.

Salah satu badan usaha yang banyak merugi adalah Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM). Tjahjo mengatakan, sekitar 70 persen PDAM di tanah air merugi. Hal itu tentu sangat ironis karena selama ini pemerintah memberikan subsidi cukup besar, yaitu Rp 5 triliun. Dengan subsidi itu, seharusnya perusahaan air minum tersebut mendapatkan keuntungan.

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu mengatakan, dirinya mendengar ada PDAM yang mendapatkan keuntungan, tapi keuntungan tersebut dibagi-bagi. Dia enggan menjelaskan ke mana saja keuntungan itu dibagikan. ”Saya tidak ngomong. Tapi, masak hampir 70 persen rugi,” terangnya.

Melihat kondisi BUMD yang memprihatinkan itu, dia berencana melaporkan persoalan tersebut kepada Presiden Joko Widodo dan menteri keuangan. Hal tersebut penting agar presiden dan menteri keuangan bisa mengetahui kondisi yang terjadi di daerah.

”Kami melapor ke Presiden, melapor ke Menteri Keuangan juga. Kalau ggak disubsidi oleh pemerintah pusat bisa collapse,” kata tegas mantan sekjen PDIP itu. Tjahjo juga berencana menjalin kerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam membenahi BUMD.

Sementara itu, Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo mengatakan, perlu adanya penataan BUMD agar menjadi sumber pendapatan daerah yang memiliki peranan yang strategis dalam peningkatan perekonomian. ”BUMD punya peranan yang sangat-sangat strategis dalam peningkatan perekonomian daerah. Karena itu, perlu dikelola dengan baik,” ujarnya.

KPK pun siap mendukung Kemendagri untuk memperbaiki tata kelola BUMD. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, pihaknya akan ikut turun menangani persoalan tersebut. Menurut Saut, BUMD harus menyumbang keuntungan untuk pendapatan daerah. Pendapatan tersebut dimaksudkan untuk menyumbang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Saut menjelaskan, untuk memperbaiki tata kelola BUMD dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diperlukan adanya integritas pengelola. ”Integritas pengelola BUMD menjadi hal yang mendasar dan krusial dalam mengelola BUMD,” tegasnya.

Menurut dia, sulit mengelola BUMD dengan baik jika pengelolanya saja tidak berintegritas. Karena itu, tidak boleh lagi ada korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam rekrutmen sumber daya manusia (SDM). ”Jangan sampai BUMD rugi terus, pengelolanya kurang kapabel, tapi masih saja dipertahankan,” terangnya.

Kami melapor ke Presiden, melapor ke Menteri Keuangan juga. Kalau ggak disubsidi oleh pemerintah pusat bisa collapse.’’ TJAHJO KUMOLO Menteri Dalam Negeri