Angkutan Gratis Gagal Terwujud
MASIH sangat banyak pelajar yang belum cukup umur mengendarai motor. Baik pelajar tingkat SMA maupun SMP. Karena itu, sempat ada wacana penyediaan angkutan umum gratis untuk para pelajar. Namun, belakangan ini rencana itu urung diwujudkan. Mengapa? Sebab, penerimaan siswa baru telah menggunakan sistem zonasi. Dengan demikian, jarak rumah siswa ke sekolah lebih dekat.
Menurut anggota DPRD Gresik asal PPP Khoirul Huda, angkutan gratis tersebut sekarang sudah tidak efektif setelah ada kebijakan sistem zonasi. Sesuai dengan misi Kemendikbud, salah satu tujuan sistem zonasi adalah mendekatkan siswa ke sekolah. ’’Karena tujuannya itu siswa ke sekolah. Sebetulnya, cukup menggunakan sepeda atau jalan kaki. Kan dekat. Jadi, angkutan itu menjadi sudah tidak efektif,” ujarnya.
Berdasar data yang dihimpun Jawa Pos dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) lalu, jarak rumah siswa-siswi yang diterima di SMP maupun SMA negeri memang relatif dekat dengan sekolah. Rata-rata tidak sampai 1,5 kilometer. Karena itu, kalau kemudian masih banyak pelajar yang menggunakan sepeda motor ke sekolah, tentu mengherankan.
Sebelumnya, dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) 2020, Dinas Perhubungan (Dishub) Pemkab Gresik menyampaikan keinginan program angkutan gratis untuk pelajar. Selain menguntungkan siswa, pengusaha angkutan mendapatkan berkah. Sebab, mereka akan mendapatkan subsidi ketika mengangkut siswa.
Kepala Dispendik Pemkab Gresik Mahin menyatakan, pemkab sebetulnya pernah menyediakan bus sekolah tiga tahun lalu. Namun, kebijakan tersebut diprotes para sopir angkot. Mereka khawatir hal tersebut akan mematikan usaha angkutan. ’’Sebetulnya, wacana itu menjadi satu solusi dan meningkatkan eksistensi angkot lagi,’’ ucapnya.
Dia menuturkan, program transportasi gratis dalam sistem zonasi seperti sekarang ini memang kurang efektif. ’’Namun, perlu kami kaji lebih dulu,’’ tuturnya.