Tiga Lembaga Tolak BPOPP

Uang Siswa Tidak Bisa Dialihkan, Harus Kembali ke Pemprov

SIDOARJO, Jawa Pos – Seluruh pelajar SMA dan SMK berhak atas bantuan biaya penunjang operasional penyelenggaraan pendidikan (BPOPP). Baik pelajar SMA dan SMK negeri maupun swasta. Namun, ada tiga lembaga pendidikan yang menolaknya. Semua adalah SMA swasta. Yakni, SMA Al Muslim, SMA Pembangunan Jaya 2, dan SMA Petra 4 Sidoarjo.

Artinya, mereka tetap menarik SPP sesuai perhitungan sekolah. Beragam alasan muncul. Misalnya, SMA Pembangunan Jaya 2 Sidoarjo. ”Biar untuk yang membutuhkan saja, biar tepat salur,” kata Kepala SMA Pembangunan Jaya 2 Sidoarjo Suci Wulandari.

Menurut Suci, ada beberapa faktor yang membuat pihaknya tidak menerima BPOPP. Pertama, keputusan pimpinan yayasan untuk tidak menerima. Lebih baik disalurkan kepada yang membutuhkan. Kedua, sistem pembayaran mengharuskan via

virtual account. Jumlahnya pun sudah tersusun pada awal tahun. ”Itu akan membuat sistem tambah ribet kalau berubah,” katanya.

Pengadaan sarana-prasarana pun sudah ter-cover. Ada juga

corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan. Dari dana tersebut, sekolah sudah merasa cukup. Perhitungan tahun sebelumnya juga tidak pernah kurang. ”Bahkan, kami berhasil membuat program maupun acara yang berkualitas,” ujar Suci.

Begitu pula di SMA Al Muslim. Pihak sekolah juga sudah sepakat untuk tidak menerima BPOPP. Hal tersebut sudah dibahas pada tingkat yayasan. ”Untuk yang lebih membutuhkan saja, keputusannya begitu,” kata Azam Afian Dinata, humas Al Muslim. Para wali murid pun menerima. ”Tidak sampai ada keluhan,” tambahnya.

Plt Kepala Dinas Pendidikan Jatim Hudiyono menyebutkan, tiga sekolah tersebut sudah mengajukan surat ke Dinas Pendidikan Jatim untuk tidak menerima BPOPP. ”Bukan kewajiban menerima, kan ini bantuan, tidak apa-apa kalau tidak mau,” kata Hudiyono.

Misalnya, mereka tidak mengambil jatah. Dana BPOPP tidak langsung diserahkan ke sekolah lain. ”Dikembalikan ke pemprov, itungannya sudah jelas tiap siswa dapatnya,” ucapnya.

Hingga saat ini, bantuan operasional pendidikan belum cair. Padahal, tahun pelajaran baru telah mulai sejak Juli. Pencairan masih menunggu pelantikan anggota baru DPRD Jatim yang berlangsung hari ini. Rencananya, BPOPP turun bulan depan. Untuk mengatasinya, sekolahsekolah pun menerapkan beberapa strategi.

Sekolah swasta masih menarik SPP. Saat BPOPP cair, lembaga pendidikan bakal mengembalikannya kepada wali murid. Sementara itu, sekolah negeri mengandalkan sumbangan orang tua. Namun, syaratnya sukarela dan mendapat persetujuan komite.