Kerja Pansus Berakhir

JAKARTA, Jawa Pos – Panitia khusus (pansus) DPR pemindahan ibu kota negara (IKN) kembali menggelar rapat gabungan kemarin (26/9). Sistem keamanan wilayah dan payung hukum pembentukan ibu kota baru menjadi poin utama yang dibahas. Rapat kemarin sekaligus menjadi pertemuan terakhir antara pansus yang dibentuk pada 16 September lalu dan pemerintah.

Pertemuan kemarin dihadiri perwakilan dari sejumlah kementerian. Di antaranya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB), Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Kementerian Hukum dan HAM, serta TNI dan Polri.

Anggota Fraksi Gerindra Bambang Haryo menyampaikan, wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) yang menjadi IKN berhadapan langsung dengan Laut China Selatan. Menurut dia, itu adalah wilayah terbuka yang bersentuhan langsung dengan banyak negara lain. Mulai dari Malaysia, Filipina, hingga Brunei Darussalam. ”Itu kan laut internasional. Bagaimana konsep pengamanan di sana?” tanya Bambang Haryo.

Pertanyaan serupa ditanyakan anggota Fraksi Golkar M. Sarmuji. Dia mempertanyakan soal geostrategi dengan melihat kondisi geografis ibu kota baru.

Sekjen Kemenhan Laksamana Madya TNI Agus Setiadji mengungkapkan, pihaknya sudah mendesain sistem keamanan di wilayah IKN. Daftar kebutuhan alutsista yang ditempatkan untuk ibu kota juga sudah diperinci. Mulai radar pasif dan radar medium hingga pengadaan roket dan satelit untuk pengamanan ibu kota baru.

Kemenhan pun telah mengajukan anggaran pada tahun anggaran 2020 hingga 2024. ’’Kami rancang pertahanan yang maksimal,” ujarnya. Untuk menghindari serangan, tidak semua kekuatan dipindah ke ibu kota baru. Salah satunya adalah big data. Sangat berisiko jika semua data dipindah jadi satu. ”Kalau diserang satu, kita semua selesai,” tegasnya.

Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo menambahkan, pemerintah akan serius melakukan berbagai persiapan. Di antaranya, menyusun payung hukum pemindahan ibu kota. Draf RUU sudah disampaikan untuk dikaji bersama pansus DPR periode 2019–2024.

Wakil Ketua Pansus Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menyampaikan, kerja pansus yang beranggota 30 orang itu berakhir kemarin. Seluruh fraksi akan membuat laporan untuk disampaikan dalam rapat paripurna Senin (30/9). ’’Kita akan bikin rekomendasi untuk diteruskan oleh pansus DPR periode berikutnya,” papar Rahayu.

Ada dua catatan penting dalam kerja pansus. Yaitu, mempertanyakan urgensi pemindahan ibu kota negara serta dampak lingkungan akibat pembangunan infrastruktur ibu kota.(mar/c6/fat)